VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo meminta agar dolar Amerika Serikat, tidak lagi menjadi acuan bagi nilai tukar rupiah. Terlebih, apa yang terjadi pada perekonomian AS, membuat rupiah terlempar dari posisi fundamentalnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menilai, mata uang Garuda memang harus memiliki tolok ukur baru. Berbagai mata uang negara utama, seperti euro dan yuan pun bisa menjadi opsi.
“Kita harus memperluas tolak ukur. Coba diukur dengan euro, yen, atau yuan. Mungkin, rupiah menguat,” jelas Thomas, saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis 8 Desember 2016.
Namun, sayangnya Presiden Direktur Institute for Development of Economic and Finance Didik J. Rachbini menilai, dibutuhkan proses yang tidak sebentar, untuk menjadikan mata uang negara utama lain sebagai acuan.
Sebab, mata uang negeri Paman Sam tersebut, sampai saat ini selalu digunakan dalam aktivitas perekonomian. Baik itu dari sisi perdagangan, maupun transaksi lainnya. Menurut Didik, sulit untuk menggeser posisi dolar AS.
“Uang yang paling besar itu dolar. Yang menguasai arus perdagangan itu dolar. Seperti sungai, yang jadi bendungan itu dolar,” katanya.
Begitu pun, tambah Didik, apabila nantinya rupiah menjadikan mata uang yuan menjadi tolok ukur. Dia mengatakan, meskipun mata uang negeri Tirai Bambu telah ditetapkan sebagai mata uang internasional, prosesnya pun tetap memakan waktu.
“Kalau mau ke arah situ, diperlukan tiga hingga lima dekade. Realitasnya seperti itu,” ujarnya. (asp)
