- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Upaya pemerintah Provinsi Maluku untuk mendapatkan restu dari Pemerintah Pusat agar wilayah mereka segera ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional tampaknya masih belum direstui Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Ini terlihat saat dia berkunjung ke Ambon, Jumat 16 Desember 2016.
Menteri Susi tampak masih ragu-ragu untuk mengeluarkan rekomendasi jika belum ada petunjuk dari Presiden Jokowi, walaupun kemudian sejumlah menteri terkait sudah mengeluarkan rekomendasi agar ada Keputusan Presiden menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
“Saya tergantung Pak Presiden. Saya harus konsultasi dengan presiden dulu. Kalau lumbung ikan itu programnya apa saja dulu? Itu dulu," ujar Susi.
Menurut Susi, sebetulnya tanpa Maluku ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional, pemerintah pusat serius memperhatikan pembangunan di provinsi kepulauan itu.
Bahkan alokasi anggaran untuk pembangunan di Maluku juga terus bertambah. Untuk pulau-pulau terluar misalnya, setiap tahu pemerintah mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk satu pulau, dan di Maluku pada 2016, untuk Pulau Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah mendapatkannya.
Pemerintah juga khawatir kalau Maluku ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasonal, akan menambah daftar lembaga atau badan baru. Padahal saat ini salah satu program pemerintah adalah mengurangi dewan-dewan, lembaga-lembaga yang telah terbentuk.
"Program pemerintah saat ini mengurangi dewan-dewan, lembaga-lembaga, pembangunan itu langsung-langsung saja, gitu. Kalau untuk membangun kan tidak perlu menamakan Lumbung Ikan Nasional, kan sama saja," katanya.
(ren)
