- ANTARA/Dhoni Setiawan
VIVA.co.id – Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengakui jika China merupakan negara paling tinggi yang masyarakatnya masuk ke Indonesia sepanjang 2016 ini. Berdasarkan datanya, lebih dari satu juta warga China yang masuk ke Indonesia dari berbagai keperluan, mulai dari kunjungan wisata hingga bekerja di Indonesia.
"Jumlah yang masuk selama 2016, China terbanyak yakni 1.329.857 orang. Angka itu 15,60 persen dari warga asing yang masuk ke Indonesia selama 2016. Angka ini tercatat sampai 18 Desember 2016," kata Ronny saat berbincang di Apa Kabar Malam, tvOne, Senin malam, 19 Desember 2016.
Dia menjelaskan, China merangsek ke posisi pertama, setelah sebelumnya Singapura menduduki paling tinggi pertama warganya yang masuk ke Indonesia pada 2015 lalu. "Pada 2015, Singapura pertama dengan 1.439.500 orang, China pada 2015 di posisi kedua," kata Ronny.
Dari catatannya, ada kenaikan sebanyak dua persen warga China yang masuk ke Indonesia jika dikaitkan dengan periode yang sama tahun lalu. "Banyak yang berubah, ini mungkin karena ada kemudahan masuk, ada pula visa bebas kunjungan, dan perubahan itu sangat intens, termasuk adanya pekerja China," kata dia.
Sementara itu, menurut Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, pihaknya mempertanyakan angka besar warga China yang masuk ke Indonesia. Meski di satu sisi berdampak pada naiknya sektor wisata, namun ada masalah lain saat para warga China yang datang juga bekerja di Indonesia.
"Kami membentuk panja, dari hasil panja menyebutkan jika ini ada permasalahan besar, isu besar soal China. Ini bukan soal wisata, tapi berdampak pada persoalan pekerja, ini tanggung jawab siapa?" kata Dede Yusuf.
Dia mengatakan, China memiliki jumlah penduduk sebesar 1,4 miliar, di mana 400 juta warganya kini berstatus menganggur. Hal ini lah yang perlu dicermati di mana pemerintah dinilai justru mempermulus pekerja China berdatangan ke Indonesia lewat kerja sama yang dilakukan pemerintah.
"Jika kerja sama Indonesia dengan China berniat akan mendatangkan investor baru, membawa dampak ekonomi positif buat Indonesia, harusnya Indonesia yang diuntungkan. Ini kan jadi timbul masalah lain," kata dia.
"Dulu ada Permenaker yang kini sudah dicabut pemerintah. Disebutkan di aturan tersebut, masuk sini (Indonesia) mesti bisa berbahasa Indonesia, lalu level supervisor ke atas, dan didampingi 10 tenaga kerja Indonesia, dan ini sudah dicabut. Filter-filter ini sudah dicabut, ini jadi masalah baru." (ase)
