- VIVA.co.id/Chandra G Asmara
VIVA.co.id – Presiden, Joko Widodo, dianggap memberikan tiga kado pahit kepada masyarakat di awal tahun 2017. Mulai dari menaikkan biaya urus surat kendaraan bermotor, mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 volt ampere, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak umum non penugasan.
Lantas, bagaimana pihak Istana Negara mengomentari hal tersebut?
Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan tidak ada kenaikan listrik, melainkan hanya pencabutan subsidi listrik pelanggan mampu 900 VA. Subsidi listrik tetap diberikan kepada masyarakat tidak mampu pelanggan 450 VA.
"Tidak ada kenaikan listrik. Soal Polri, diberitakan seolah pajak kendaraan naik, padahal hanya biaya administrasi. Begitu juga soal BBM (bahan bakar minyak)," ungkap Teten dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat 6 Januari 2017.
Teten menjelaskan, pemerintah hanya mencabut subsidi listrik untuk golongan mampu 900 VA. Sementara untuk golongan 450 VA, pemerintah tetap menyalurkan subsidi secara penuh. Ada alasan tersendiri pemerintah mencabut subsidi listrik golongan 900 VA.
"Ada yang tidak layak mendapatkan subsidi sehingga dipindahkan. Jadi ada yang tetap dapat subsidi," katanya.
Selain itu, penyesuaian tarif biaya urus surat tanda kendaraan bermotor dan buku pemilik kendaraan bermotor memang harus dilakukan, mengingat sejak 2010 lalu tidak pernah dilakukan penyesuaian.
"Sementara biaya riil, waktunya sudah disesuaikan," kata Teten.
