- Antara/ Irwansyah Putra
VIVA.co.id – Pemerintah menyebut kurang lebih 4.000 pulau milik Indonesia belum bernama dan potensial untuk dikembangkan sebagai tempat wisata.
Tahun ini, 111 pulau kecil dan terluar di Indonesia ditargetkan bisa diberi nama serta tersertifikasi. Alasannya, banyak dari pulau itu disewa oleh pihak asing untuk kegiatan pariwisata.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian akan potensi investasi wisata yang bisa digali dari pulau-pulau terluar dan tak bernama itu.
"Itu sedang dikaji, kira-kira tiga empat bulan lalu kami rapat koordinasi gabungan BKPM dengan Kementerian Pariwisata," kata Thomas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Jumat 13 Januari 2017.
Menurut dia, saat ini, pemerintah pusat tengah membuat pedoman bagi pemerintah daerah, agar investasi di daerah tersebut bisa lebih bergairah dan memberikan pemasukan bagi negara.
"Sekarang lagi dibuat pedoman-pedoman untuk pemerintah, jadi atraktif gaet investasi wisata. Apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang harus dikerjakan," tutur Thomas.
Ia mengingatkan bahwa kerja sama lintas kementerian atau lembaga penting dilakukan guna mendorong tumbuhnya investasi wisata di Tanah Air, khususnya di pulau-pulau terluar dan belum bernama yang ada saat ini.
"Seharusnya juga koordinasi antarkementerian dan lembaga mengembangkan sektor wisata. Perlu bandara menjalin konektivitas, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan juga jalan," kata Thomas.
Dalam waktu dekat, BKPM akan menyosialisasikan manfaat ekonomis dari sektor pariwisata yang bisa digali di suatu wilayah. "Apa manfaat buat masyarakat setempat, komunitas, dan ekonomi lokal di sekeliling suatu tempat wisata," katanya.
Belum Fokus
Thomas juga mengakui, pemerintah memang belum fokus atau memprioritaskan untuk investasi pulau-pulau terluar dan belum bernama milik Indonesia sebagai destinasi pariwisata.
"Presiden selalu bilang, kita harus fokus, enggak bisa perhatian kita disebar tipis ke 30-40 tempat misalnya. Jadi, kita kalau di tingkat nasional harus fokus di beberapa saja. Ada program dari pemerintah bangun 10 Bali baru. Prioritas itu ada tiga yaitu Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika," ujar dia.
Karena itu, investasi dan pengembangan pulau-pulau tersebut, akan menunggu selesainya program pemerintah yang sudah dicanangkan sebelumnya tersebut. "Kalau misalkan tidak fokus malah enggak ada yang jadi. Istilahnya batch by batch. Jadi ini dulu kalau sudah bergulir baru kita bisa pindah ke batch berikutnya," tutur Thomas.
Ia menampik jika pemerintah abai akan potensi investasi yang bisa digali dari pulau-pulau tersebut. Apalagi pada 2017, target realisasi investasi Indonesia mencapai Rp670 triliun dan naik menjadi Rp840 triliun pada 2018.
"Tapi, bukan berarti bahwa kawasan mana saja tidak bisa dikembangkan untuk sektor wisata. Jadi berbagai kawasan pulau pinggiran sebetulnya bisa jadi tempat atraktif untuk pariwisata juga," ujar Thomas.
