- http://www.pln.co.id
VIVA.co.id – Pemerintah telah mencabut subsidi bagi golongan Rumah Tangga Mampu 900 VA pada awal tahun ini. Upaya ini, diharapkan bisa mengalihkan subsidi kepada masyarakat yang lebih berhak, selain itu, alokasi subsidi juga bisa dialihkan pada pembangunan infrastruktur listrik di 2.500 desa yang belum memiliki listrik.
Dalam proses pencabutan subsidi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengakui ada data yang tidak sinkron antara data milik PT PLN (Persero) dan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
"Kita harapkan sudah cocok, tapi tentu ada data-data di TNP2K tapi belum ditemukan di data pelanggan PLN, jadi mungkin saja mereka ini posisinya adalah kontrak gitu ya, (kontrak) ke rumah orang lain, sehingga secara ID dia tidak tercatat, tapi di TNP2K tercatat," kata Jarman di kantornya, Jakarta, Senin 16 Januari 2017.
Untuk mengakomodir masalah itu, Jarman mengatakan pihaknya telah menerbitkan aturan yakni Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang mekanisme pemberian subsidi tenaga listrik untuk rumah tangga. Masyarakat bisa melaporkan, jika merasa dirinya berhak mendapat subsidi.
"Jadi kita akomodir dengan permen 29 untuk masalah pengaduan," kata Jarman.
Saat ini, kata Jarman, belum ada pengaduan atau laporan sama sekali dari masyarakat yang merasa berhak mendapat subsidi. Jarman berharap data-data yang dikumpulkan oleh pihaknya dari TNP2K dan Kementerian Sosial sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Belum ada (pengaduan), nanti bisa dilihat itu di lantai satu, jadi sampai saat ini belum ada pengaduan (sama sekali)," tutur dia.
Tolak Tarif Listrik Naik di 2022, Bambang Haryo: Termahal Sedunia
Bambang membandingkan tarif listrik Indonesia dengan negara tetangga dan tujuan ekspor seperti Vietnam hingga Jepang.
