- Adri Prastowo
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan target penerimaan pajak yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp1.307,3 triliun. Parlemen ragu, strategi yang bakal dilakukan otoritas pajak untuk menggenjot penerimaan pajak akan optimal.
“Kalau penerimaan pajak tidak dikaji dengan angka teliti, maka kita akan menghadapi problem,” ujar anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, dalam rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Pajak di gedung parlemen, Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.
Misbakhun menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, penerimaan pajak tercatat hanya mampu terealisasi di kisaran 80 persen. Bahkan, realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya Rp1.105 triliun dari target tercatat menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir.
Realisasi tersebut, bahkan sebagian besar ditopang dari uang tebusan program pengampunan pajak atau tax amnesty di periode pertama. Menurut Misbakhun, hasil tersebut semakin mencerminkan bahwa perlu adanya langkah strategis yang dilakukan DJP.
“Kemampuan Dirjen Pajak (Ken Dwijugiasteadi) benar-benar diuji sekarang ini,” ujarnya menekankan.
Misbakhun mengingatkan, otoritas pajak tidak bisa lagi mengandalkan dana tebusan tax amnesty untuk menopang penerimaan pajak tahun ini. Apalagi, efektivitas program tersebut di periode kedua realisasinya justru timpang dibandingkan hasil di periode pertama.
Belum lagi, subjek dan objek pajak lainnya yang masih tergerus kondisi perekonomian global. Maka dari itu, diharapkan seluruh jajaran otoritas pajak mampu membuktikan diri untuk memperbaiki kondisi penerimaan pajak di tahun ini.
“Semua sektor seperti batu bara, tembakau, semua turun. Dari semua ini, apa yang akan Bapak (Ken Dwijugiasteadi) pajaki? Ini yang harus diperkirakan secara presisi. Apalagi, jajaran Bapak sangat lengkap sekali.”
(mus)
