- REUTERS/Arnd Wiegmann
VIVA.co.id – World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia telah merilis laporan tentang pembangunan dan pertumbuhan inklusif 2017. Dalam laporan itu menampilkan bagaimana bangsa-bangsa di seluruh dunia dapat memastikan bisnis dan fungsi lembaga seefisien mungkin.
Dilansir dari laman Business Insider, pada Rabu 18 Januari 2017, dalam laporan itu WEF menempatkan persoalan hukum dan kesempatan berusaha harus sejajar sehingga dapat mencegah korupsi serta mengurangi sejumlah hambatan tinggi untuk investasi masuk ke sebuah negara.
"Aturan iklim investasi, insentif, dan kapasitas kelembagaan penting untuk memungkinkan investor dapat memanfaatkan lokasi penanaman modal yang miliki kekuatan hukum dan persaingan usaha yang sehat," demikian ditulis dalam laporan tersebut.
Dalam laporan WEF tersebut juga menjelaskan bahwa pelaku usaha ingin memastikan korupsi harus seminim mungkin ada di sebuah negara terlebih dalam etika di lingkungan politik dan bisnis. Adapun lima negara terbaik dalam memerangi korupsi adalah:
1. Luksemburg: 5.62
Luksemburg ada di puncak peringkat WEF meskipun baru-baru ini di The Guardian menyatakan mantan perdana menteri Jean-Claude Juncker menghabiskan waktu bertahun-tahun secara diam-diam dalam peran sebagai perdana menteri Luksemburg saat itu memblokir upaya Uni Eropa untuk mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.
2. Jepang: 5.57
Jepang adalah salah satu negara paling tidak korup di dunia, namun ada praktik tradisional (dikenal sebagai amakudari) menugaskan pejabat pemerintah pensiun dari posisi perusahaan-perusahaan Jepang. Karyawan Amakudari sangat umum di industri keuangan, konstruksi, transportasi dan farmasi.
3. Swedia: 5.50
Korupsi di Swedia diawasi oleh Satuan Anti-Korupsi Nasional di negara itu atau bagian dari Otoritas Kejaksaan Swedia. Di negara Skandinavia, korupsi didefinisikan sebagai "penyalahgunaan kekuasaan" oleh pejabat mana pun.
4. Finlandia: 5.42
Finlandia telah secara konsisten menjadi salah satu negara dengan peringkat paling korup di dunia. Namun laporan terbaru dari Kepolisian University College menyebutkan bahwa korupsi meningkat 10 persen pada periode 2011-2014.
5. Norwegia: 5.39
Korupsi administratif dan suap kecil pun di negara ini hampir tidak ada. KUHP Norwegia mengkriminalisasi suap aktif dan pasif, serta yang pengaruh perdagangan, penipuan, pemerasan, pelanggaran kepercayaan dan pencucian uang.
(mus)
