Riset JP Morgan Dikritik Bisa Rusak Psikologis Pasar RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporan kuartalan Bank Dunia 2017.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Chandra G. Asmara

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan faktor psikologis dalam pondasi perekonomian memegang peranan penting. Jika persepsi pelaku pasar keuangan terganggu, bukan tidak mungkin akan terjadi sebuah guncangan.

JP Morgan Nilai Omnibus Law Jadi Hal Positif ke Pasar Ekuitas RI

“Situasi turbulensi biasa disebut dalam istilah pasar keuangan itu binatang yang lari bersama-sama atau heart mentality. Dia lari bersama-sama, saling menginjak,” tegas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di gedung parlemen, Rabu 18 Januari 2017.

Apa yang dimaksud mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu adalah bagaimana sebuah isu dapat memengaruhi keluar masuknya modal ke Indonesia. Bendahara negara tidak ingin, ada satu isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, justru merusak persepsi investor.

Laporan JP Morgan Soal Prediksi Ekonomi Indonesia di 2021

Dalam hal ini, terkait dengan hasil riset JP Morgan Chase Bank NA beberapa waktu yang lalu, lantaran memangkas aset ekuitas Indonesia dari overweight ke underweight, yang direfleksikan sebagai surat utang. Hal ini tentu akan memengaruhi persepsi para pelaku pasar. 

“Dalam pasar keuangan bisa terjadi seperti itu. Kami berusaha agar itu tidak terjadi,” katanya.

LSI Denny JA: Ekonomi Rakyat Berada di Zona Merah

Ani memandang, pondasi perekonomian di negara mana pun akan tetap bergantung pada faktor fundamental dan psikologis. Pemerintah Indonesia sendiri terus berkomitmen untuk memperbaiki sejumlah indikator perekonomian, agar fundamental itu tetap dalam koridornya.

Namun, menurut Ani, faktor psikologis kadang bersifat subjektif. Terlebih, apa yang disampaikan oleh JP Morgan dalam risetnya beberapa waktu yang lalu tentu berpotensi merusak psikologis para pelaku pasar keuangan. Pemerintah justru menghindari hal tersebut.

“Kami berusaha agar rasionalitas pemegang bond pemerintah tetap terjaga, dan mereka bisa mendapatkan informasi yang akurat,” tegasnya. (ren)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya