VIVA.co.id – Pemerintah berencana membangun pabrik garam di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pada pertengahan tahun ini.
Untuk tahap awal, pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bersama Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar siap mengucurkan dana Rp20 miliar.
"Iya, (pembangunan pabrik garam) sudah dibahas sejak tahun (2016) lalu. Desainnya sudah ada dan kita kick-off pada pada tahun ini," kata Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemristekdikti, Jumain Appe, di Makassar, Jumat, 20 Januari 2017.
Pembangunan pabrik garam tersebut melibatkan pemerintah daerah serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Menurut Jumain, pembangunan pabrik berupa pilot produksi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petambak garam rakyat Jeneponto.
"Selama ini, petambak garam bekerja secara konvensional dan hanya menghasilkan garam rakyat yang harganya berkisar Rp1.000 per kilogram. Padahal, jika diolah menjadi garam industri atau farmasi, harganya melambung hingga Rp15.000 per kilogram," ujarnya menambahkan.
Jumain menuturkan, pilot produksi pengolahan garam tersebut mulai dibangun pada April 2017. Tahap awal, skalanya seperti koperasi, tapi akan diwadahi oleh semacam perusahaan atau holding. Tugasnya untuk menjual garam olahan tersebut ke industri.
"Pengelolaan holding diserahkan ke Perusda, tapi konsepnya, tidak boleh birokratis. Melainkan entrepreneurship," kata dia.
Keberadaan holding tersebut, menurut Jumain, membuat hasil produksi garam yang diolah akan lebih terarah penjualannya. Petambak garam tak lagi menjajakan hasil produksinya di tepi jalan dengan harga murah.
Jumain menyebut pada tahap awal pihaknya menargetkan produksi minimal 2.000 ton per tahun dan diyakininya modal yang keluar kembali dalam dua tahun.
Pengolahan garam rakyat di Jeneponto memang masih konvensional. Mereka juga sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Terhitung September lalu, para petambak garam di Jeneponto sudah berhenti melakukan produksi karena faktor cuaca yang tidak mendukung. Mereka juga mengeluhkan kebijakan impor garam yang akan dilakukan pemerintah. (mus)
