DPR Minta Kinerja Garuda Indonesia Tak Terganggu

Industri Penerbangan - Garuda Indonesia
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id – Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno berharap, ditetapkannya mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Emirsyah Satar sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berimbas pada kinerja Garuda Indonesia ke depannya.

KPK Periksa Bos Harley Davidson Terkait Korupsi Pesawat Garuda

"Karena ini kelakuan oknum, saya berharap tidak akan berimbas kepada kinerja korporasi. Manajeman sekarangm harus bisa bekerja profesional dan membuktikan bahwa kinerjanya tidak terganggu dengan kasus ini," kata Teguh dalam pesan singkatnya, Jumat 20 Januari 2017.

Anggota DPR asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menegaskan, manajemen Garuda Indonesia harus mampu membuktikan perseroan tetap sebagai kebanggaan Indonesia. "Sebagai 'flight carrier' kebanggaan kita, harus mampu terbang tinggi dengan efisien dan menguntungkan," kata dia.

Emirsyah Satar Didakwa Terima Suap dan Pencucian Uang

KPK menetapkan Emirsyah dan beneficial owner Cannaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo, sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan tersangka, terkait kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat dari Rolls Royce P. L. C pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Emirsyah diduga menerima suap dari Soetikno. Suap tersebut diberikan dalam bentuk uang dan barang. Uang yang diduga diterima Emirsyah, yakni senilai 1,2 juta euro dan US$180 ribu, atau setara Rp20 miliar. Sedangkan barang yang diterima, senilai US$2 juta tersebar di Singapura dan Indonesia.

KPK Periksa Lagi Pejabat Garuda soal Pengadaan Airbus dan Rolls-Royce

Emirsyah diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Soetikno sebagai pemberi suap djerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (asp)

Juru Bicara KPK Ali Fikri.

KPK Simpan Banyak Data untuk Bantu Lembaga Antikorupsi Inggris

KPK akan membantu lembaga antikorupsi Inggris dalam investigasi skandal suap kontrak penjualan pesawat Bombardier dengan Garuda.

img_title
VIVA.co.id
16 November 2020