- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – PT Perusahaan Listrik Negara akhirnya mengakui ada masalah bankability dalam megaproyek PLTGU IPP Jawa 1. Berdasarkan temuan Lenders, memang ditemukan paling tidak ada 90 isu ketidakkonsistenan PLN dalam melakukan tender.
Pengamat Hukum Sumber Daya Alam, Ahmad Redi, menilai bahwa pengakuan dari PLN itu penting karena hal itu menunjukkan memang ada masalah dalam proses negoisasi antara PLN dengan konsorsium peserta tender.
“Ketika tiba-tiba di tengah jalan PLN mengemukakan ada persoalan dalam masalah bankability, tentu ini menjadi pertanyaan mengenai profesionalitas PLN dalam menggelar proses tender proyek tersebut,” tutur Redi, yang juga staf pengajar di Universitas Tarumanegara Jakarta, Minggu 22 Januari, dalam keterangannya.
Tentang adanya kesalahan perhitungan pasokan LNG untuk proyek tersebut, Redi menganggap hal seperti itu harus dinegoisasikan secara jelas. “Jangan tiba-tiba memaksakan keinginan sepihak seperti melakukan permintaan lelang modifikasi FSRU,” katanya.
Sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi PLN pada akhir September 2016, konsorsium PT Pertamina dikabarkan berhasil memberikan memberikan harga termurah pada tender pembangkit listrik PLTGU Jawa-1.
Perbedaan harga penawaran antara konsorsium Pertamina dan urutan kedua, konsorsium Adaro dan konsorsium Mitsubishi mencapai US$2,3 miliar- US$2,4 miliar sepanjang masa kontrak.
Menurut sumber yang tak mau dikutip namanya, PLN memang telah menetapkan pasokan LNG untuk PLTGU Jawa 1 dari Tangguh dengan desain kapasitas kapal yang dapat diterima oleh FSRU (floating storage and regasification unit atau terminal terapung penerima dan regasifikasi), yakni desain kapasitas kapal sebesar 125.000-155.000 m3.
Padahal dalam lima tahun ke depan, kapal-kapal LNG milik Tangguh sudah diganti dengan kapal kapasitas 170.000 m3.
Sumber itu menduga, ada indikasi PLN akan meminta pemenang lelang memodifikasi FSRUnya agar match dengan kondisi saat ini. Tentu itu akan menjadi beban pemenang tender dalam hal ini Konsorsium Pertamina, Marubeni Corporation dan Sojitz Corporation.
Kabar lain, PLN memang akan memberi jaminan pasokan LNG untuk proyek PLTGU Jawa 1. Namun, apabila terjadi gangguan pasokan LNG, PLN tidak akan mengganti kerugian dalam waktu 30 hari sampai PLN mendapatkan LNG pengganti. Ini dianggap unfair risk allocation dan juga menjadi isu bankability.
Tentang ini, Redi melihat harus sudah ada kesepakatan sejak awal proses negoisasi pembuatan perjanjian jual-beli (power purchase agreement/PPA). Klausul dalam PPA akan mengikat jika kedua belah pihak telah bersepakat.
“PPA ini kan bagian dari rezim kontrak, yang hanya bisa batal demi hukum dengan dua syarat kondisi: Pertama, pihak-pihak yang terlibat bersepakat untuk mengubah atau membatalkannya secara keseluruhan. Kedua, dibatalkan oleh pengadilan,” tuturnya.
Delapan Masalah
Sebelumnya, pihak PLN melalui Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso mengakui sedikitnya ada delapan masalah yang menyebabkan belum tercapainya penandatanganan kontrak jual-beli listrik dengan konsorsium Pertamina.
Iwan tak menyebutkan masalah apa saja, namun salah satunya bankability. Pihak pemberi pinjaman kepada konsorsium meminta jaminan yang menyatakan bahwa proyek tersebut akan berjalan.
Pihak PLN kemudian menjanjikan memberikan batas waktu hingga Senin (23/1) kepada Konsorsium Pertamina untuk meneken PPA. Namun Redi menduga dengan melihat berbagai kesulitan yang ada, kemungkinan penandatanganan PPA PLTGU Jawa 1 ini bisa tertunda.
“Ini sebetulnya sangat disayangkan, ketika proyek ini siap untuk dieksekusi, tiba-tiba terhambat karena negosiasi PPA yang alot. Padahal PLTGU Jawa 1 adalah bagian dari megaproyek pembangkit listrik 35 ribu MW yang dicanangkan Presiden Jokowi,” lanjut Iwan. (ren)
