- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Komisi Pemilihan Umum memutuskan pada 15 Februari 2017 sebanyak 101 daerah tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota akan mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dan dari ratusan pilkada, hanya di DKI yang jadi sorotan banyak pihak karena persaingan sengit tiga pasang kandidat.
Dilansir dari laman Rumah.com, pada Rabu 25 Januari 2017, kehebohan pilkada di DKI ternyata tak hanya berimbas besar pada isu keamanan melainkan sektor properti. Menurut pelaku bisnis seperti broker atau agen properti, bukan rahasia umum lagi jika masa pilkada seringkali menimbulkan terjadinya perlambatan penjualan.
Agen properti dari Century 21 Prioritas, Margo Khusiono mengungkapkan bahwa pergerakan pasar sebenarnya sudah berangsur membaik di kuartal empat 2016, tetapi penurunan berpotensi terjadi kembali baik pra maupun usai pilkada berlangsung.
“Di kuartal IV 2016 indikasi perbaikan pasar properti sangat jelas terlihat. Hanya saja ada sejumlah kerikil-kerikil kecil seperti demonstrasi dan isu keamanan, yang ternyata berefek terhadap minat konsumen terutama kalangan investor terhadap belanja properti,” katanya.
Menurutnya, beberapa kondisi yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli properti di antaranya adalah aman, nyaman, plus situasi politik yang bagus.
“Jika ketiganya itu sudah terpenuhi, saya yakin pasar bisa meroket ke arah positif. Tetapi kalau mencermati situasi sekarang, seharusnya satu bulan setelah Pilgub sudah kondusif lagi. Karena kebanyakan konsumen hari ini relatif menahan, menunggu siapa yang akan menduduki posisi DKI 1. Dan berharap Pilgub hanya berlangsung satu putaran," tegasnya.
Berdasarkan data Rumah.com, jumlah hunian yang ditawarkan di Jakarta sepanjang tahun ini memang terus mengalami kenaikan sejak Januari hingga September, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Dan pada kuartal keempat terjadi penurunan jumlah hunian yang dijual sebanyak 12 persen daripada kuartal ketiga.
Lalu, dibanding area lainnya, Jakarta Selatan memiliki kontribusi hunian dijual lebih banyak dibanding wilayah lain di Ibu Kota, sekitar 37 persen, disusul Jakarta Barat sekitar 25 persen dan Jakarta Timur sekitar 21 persen.
Sementara itu, Indonesia Property Watch (IPW) pun memprediksi momen pilkada akan mirip seperti yang terjadi di tahun 2014, saat diadakannya Pemilu Presiden RI.
“Konsumen diperkirakan akan menahan pembelian rumah, sementara itu sebagian besar pengembang lebih memilih untuk tidak menaikkan harga jualnya selama kuartal I 2017,” jelas Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda.
Menurut Ali, pengembang diperkirakan akan menaikkan harga jual secara bertahap sambil melihat perkembangan politik dan ekonomi. Dan seusai kuartal I 2017 pasar perumahan diperkirakan masih sedikit melambat meskipun proses transisi pemerintahan baru berjalan lancar. (ren)
