- REUTERS/Garry Lotulung
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan belanja infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 mencapai Rp387 triliun. Jumlah ini naik Rp97 triliun, dibandingkan alokasi belanja infrastruktur 2016.
Kendati demikian, pemerintah tidak bisa begitu saja mendanai seluruh proyek-proyek prioritas di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peran Badan Usaha Milik Negara dan sektor swasta, pun terus dioptimalkan untuk menggenjot pembangunan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, bukan perkara mudah bagi pemerintah, untuk mengambil hati sektor swasta melalui skema Public Private Partnership. Menurut dia, ada berbagai kendala yang mendasari tidak tertariknya investor swasta.
“Mereka tidak mau masuk, karena menganggap ada risiko besar dari proyek,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis 26 Januari 2017.
Tak sampai di situ, tidak tertariknya sektor swasta terhadap mekanisme tersebut, juga dipengaruhi dari keuntungan yang diterima para investor, tidak sebanding dengan gelontoran dana yang ditanamkan lantaran sarat akan aspek politik. Namun, hal ini pun akhirnya diperbaiki oleh pemerintah.
“Kami berikan jaminan. Ada juga Viability Gap Fund (dana dukungan tunai infrastruktur). Jadi, kalau infrastrukturnya secara ekonomi tinggi, tapi nilai finansialnya rendah, kami buat VGF. Ada juga bank tanah untuk mengakuisisi tanah,” katanya.
Berbagai insentif yang diberikan pemerintah, ditegaskan mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, semata-mata untuk mengundang sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur prioritas di berbagai wilayah. Apalagi, kondisi infrastruktur nasional belum mumpuni saat ini.
“Sewaktu masih di Bank Dunia, saya tahu Indonesia ini haus infrastruktur. Maka, kami melakukan improvement,” katanya. (art)
