- VIVAlife/Maya Sofia
VIVA.co.id – Ada baiknya pemerintah mengembangkan bahan pangan yang membudaya di daerah masing-masing perbatasan. Upaya itu terkait proyek membangun lumbung pangan di perbatasan untuk diekspor oleh Kementerian Pertanian.
Lumbung pangan tersebut bisa seperti halnya budaya masyarakat yang makan sagu di Papua. Lalu, budaya makan sorgum di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
"Kan bisa kembangkan yang sesuai dengan keadaan di sana. Agroklimatnya pas di sana, budidaya masyarakat setempat juga pas di sana. Kemudian, diekspor ke luar negeri, lalu dana ekspor bisa untuk pengembangan di dalam negeri," ujar pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas, di Jakarta pada Jumat, 3 Februari 2017.
Menurut dia, Kementerian Pertanian seharusnya bisa memetakan terlebih dahulu potensi pertanian lokal, biaya pra produksi dan produksi. Selain itu, baiknya melihat pangsa pasar luar negeri yang hendak disasar.
Jangan sampai biaya produksi lebih besar ketimbang potensi hasilnya. Karena, jika demikian, ujungnya petani yang menggarap merugi dan lahan yang dipugar akan sia-sia.
"Baru tahun kemarin ada konflik lahan sorgum di NTT digusur untuk padi. Kan ada contoh pengembangan lahan padi di sana gagal," ungkapnya.
Contoh kasus pengembangan pertanian lainnya yang kemudian merugi, yaitu proyek pengembangan pertanian di Ketapang dengan sistem bagi hasil, status tanah dikuasai warga. Namun, hasilnya merugi. Target 100 ribu hektare yang terealisasi ditanam hanya 100 hektare dengan luasan lahan yang mampu berproduksi hanya dua ribu hektare.
"Kira-kira hampir sepertiga dari total. Dulu pernah ada yang mengalkulasi kerugiannya hampir Rp5 juta per hektare. Jadi, hati-hati tentang ini (proyek pengembangan pertanian)," tuturnya.
Menurutnya, untuk pengembangan tanaman padi tingkat kecocokan paling tinggi berada di Pulau Jawa dan Bali. Sementara itu, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua lebih condong untuk agroforestri, pengembangan tanaman-tanaman keras termasuk palawija.
