Freeport Kecewa Belum Diberi Izin Ekspor Konsentrat

Kegiatan penambangan di lapangan tambang emas milik Freeport, di Papua.
Sumber :
  • VIVAnews/Banjir Ambarita

VIVA.co.id – Freeport McMoran menyampaikan kekecewaan karena Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mau memberi izin ekspor konsentrat tembaga. Freeport menyatakan masih akan terus mengupayakan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspor konsentrat.

Freeport Ditantang Cari Iklim Investasi Lebih Baik dari RI

Hingga kini Pemerintah Indonesia belum memberikan persetujuan tersebut karena menilai Freeport belum memenuhi prasyarat yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus, dan komitmen pembangunan smelter. 

Dalam siaran pers yang dipublikasikan di situs resmi Freeport McMoran, President and Chief Executive Officer Freeport McMoran, Richard C Adkerson dan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Chappy Hakim, mengatakan pihaknya terus terlibat dengan pemerintah Indonesia dalam berbagai negosiasi untuk dimungkinkannya beroperasi secara penuh tanpa gangguan.

Freeport Didesak Transparan soal Pembayaran Pajak

Freeport menjelaskan, keberlanjutan operasi penuh ini merupakan jalan terbaik bagi kepentingan semua pemangku kepentingan. Termasuk menjaga kepentingan bangsa Indonesia, tenaga kerja Freeport, masyarakat setempat, pemasok lokal, dan pemegang saham Freeport. 

"Kami kecewa bahwa masalah ini masih belum terselesaikan, dan prihatin tentang dampak negatif bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama untuk tenaga kerja kami dan ekonomi lokal," kata Ricard dan Chappy seperti dikutip dari siaran persnya, Senin, 6 Februari 2017.

Freeport Keenakan Nikmati Fasilitas di Indonesia

Freeport meminta Pemerintah Indonesia memberikan jaminan untuk Freeport Indonesia dapat terus beroperasi penuh tanpa gangguan. 

"Kami mendorong Pemerintah untuk mengaktifkan operasi penuh kami tanpa gangguan dan untuk memberikan jaminan yang diperlukan untuk mendukung program investasi jangka panjang kami sehingga dampak negatif dapat dihindari," tuturnya.

Freeport mengancam jika pemerintah terus menunda pemberian izin ekspor, ia akan melakukan tindakan jangka pendek, yaitu mengurangi produksi, mengurangi tenaga kerja, memberhentikan investasi tambang bawah tanah, serta pembatalan pembangunan smelter di Gresik.

Untuk keterlambatan per bulan, Freeport mengatakan akan mengurangi produksi tembaga sekitar 70 juta pound dan emas sebanyak 70 ribu ons. (ase)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya