DPR Nilai Pencopotan Petinggi Pertamina Penuh Intrik

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.

VIVA.co.id – Pencopotan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina dinilai penuh intrik. Diduga ada tarik-menarik kepentingan politik di dalam prosesnya yang begitu tiba-tiba.

Nasabah Pegadaian Melonjak Selama COVID-19 jadi 3 Juta Orang

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendesak agar pemerintah menjelaskan secara transparan mengenai polemik ini. Karena menurutnya, ada aroma kepentingan politik dan bisnis yang kuat dibalik pencopotan dua pimpinan Pertamina tersebut.

"Tarik menarik ini tidak terlepas dari kepentingan politik dan bisnis. Walaupun kita tahu siapa yang bermain di situ," kata Fadli dalam acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Februari 2017.

Adaptasi di Tengah Pandemi, KAI Optimalkan Aset Ini Jaga Kinerja

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai siapa pihak yang disebutnya 'bermain' di balik pencopotan dua direksi Pertamina itu, Fadli pun enggan mengungkapkannya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri berpendapat, penambahan posisi Wakil Dirut Pertamina merupakan salah satu masalah utama dalam polemik tersebut.

Erick Thohir Tegaskan Perusahaan BUMN Harus Palugada

Menurutnya, penambahan posisi ini merupakan usulan dari Kementerian BUMN di bawah koordinasi Menteri Rini, di mana sebelumnya Kementerian BUMN mengaku jika usulan penambahan direksi ini atas masukan dari Dewan Komisaris Pertamina.

Faisal mengaku mendapat informasi dari Dwi Sutjipto bahwa keputusan penambahan posisi wakil dirut ini tidak muncul dari Dewan Komisaris Pertamina yang dipimpin oleh Tanri Abeng. Namun, saat itu Tanri menyatakan bahwa konsep struktur organisasi yang baru sudah disiapkan oleh Kementerian BUMN, dan tinggal ditandatangani olehnya.

Faisal menilai, salah satu yang menjadi perhatiannya adalah bahwa dalam anggaran dasar dan rumah tangga Pertamina yang baru, yaitu tentang kewenangan yang dimiliki wakil dirut, ternyata lebih tinggi dibanding kewenangan dirut. Hal itu tercermin dari kewenangan wakil dirut menunjuk pimpinan utama sementara saat dirut berhalangan.

Oleh karenanya, Faisal mengaku yakin jika permasalahan ini berakar di pimpinan Kementerian BUMN itu sendiri, yakni Menteri Rini Soemarno.

"Jadi sumber masalahnya Rini Soemarno nih. Sudah berulang kali dia jadi sumber masalah bagi negara," ujarnya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya