VIVA.co.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai kebijakan regulasi pemerintah di sektor minyak dan gas hingga saat ini belum mendukung sisi perekonomian industri tersebut.
Sehingga, Ketua Apindo Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sammy Hamzah, mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang sinergi dengan kebutuhan industri secara berkesinambungan.
"Industri sudah mengharapkan adanya terobosan baru dari pemerintah terkait permasalahan regulasi dan perizinan, ditambah dengan harga minyak yang turun," ucap Sammy di Dewan Pers Jakarta pada Minggu, 12 Februari 2017.
Terkait dengan skema kontrak bagi hasil migas dengan skema gross split, menurutnya, terobosan ini diberikan pemerintah masih setengah hati.
"Jadi, gross split ini sesuatu yang baik utk beberapa jenis kontrak, seperti kontrak habis, kontrak produksi, tapi kalau kontrak eksplorasi dengan term yang dikeluarkan pemerintah itu tidak menarik. Wamen (Wakil Menteri ESDM) mengatakan kalau ini belum pas kita akan review kembali. Mudah-mudahan itu terjadi," jelasnya.
Saat ini, ia mengungkapkan harga minyak dunia memang sudah merangkak naik. Namun, lantaran persoalan regulasi yang masih berbelit dan sangat birokratis sudah banyak investor migas yang mulai memikirkan untuk mereview, apakah lanjut berinvestasi atau tidak.
Para pelaku usaha atau pun investor mengharapkan pemerintah lebih jeli dalam menciptakan kebijakan, agar dapat menyentuh aspek administrasi yang efisien, dan nilai ekonomi yang tinggi secara menyeluruh. (ase)
Dukung Peningkatan Kapasitas Nasional Lewat Industri Hulu Migas, IDSurvey Siap Beri Dampak Positif
IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei turut serta dalam pameran Forum Kapasitas Nasional III 2023. Diharapkan bisa mendukung industri migas nasional.
