Pelaksanaan Operasinal PT Pertamina di Tengah Masa Transisi

Gedung Pertamina Lapangan Banteng
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Aktivitas produksi dan operasional PT Pertamina tetap berjalan seperti standar operasional pelaksanaan normalnya, di tengah masa transisi dari masa kepemimpinan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani menuju ke penunjukkan direktur utama definitif. 

Peringati Hari Kartini, Peran Perempuan dalam Industri 4.0 Jadi Sorotan di Hannover Messe 2024

"Masa transisi dengan Plt, kami melakukan operasional secara normal, enggak ada masalah di lapangan, semua BBM (bahan bakar minyak) terdistribusi dengan baik," ujar Wakil Presiden Komunikasi Korporasi Pertamina Wianda Pusponegoro di Jakarta, Senin 13 Februari 2017.

Wianda mengungkapkan, dirinya dan pekerja lainnya, yang berada dalam tubuh Pertamina, menjadikan operasional pengelolaan korporasi yang menjadi fokus. Sehingga, siapa pun orangnya yang akan ditunjuk menempati posisi sebagai Dirut Pertamina, akan mendapat dukungan penuh. 

Ajang JDM Funday Mandalika 2024 Bukan Sekadar Balapan Mobil Jepang

"Siapapun nanti dirutnya, sesuai dengan nanti persetujuan pemegang saham, kami akan support," ucapnya. 

Selanjutnya, ia berharap, dengan dirut definitif yang ditunjuk nantinya, dapat benar-benar membawa kinerja Pertamina yang sudah meningkat, menjadi lebih bagus lagi. 

Daftar Sepeda Motor yang Cocok Diisi BBM Pertalite

Hal itu, mengingat bahwa 'PR' Pertamina semakin besar, karena untuk mengejar target produksi minyak dan gas yang harus di atas 670 ribu barel ekuivalen per hari. 

Terkait kriteria secara spesifik, ia katakan, hal itu berada dalam ranah para komisaris, pemegang saham Pertamina dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Namun, ia yakin ada pertimbangan integritas, kredibilitas, seperti memilih CEO BUMN lain yang memiliki standar-standar sudah dirancang untuk bisa mengawal perusahaan ke target korporasi. 

"Aku pun enggak menangkap sinyal-sinyal siapa yang dirujuk. Posisinya komisaris dengan pemegang saham dan Kementerian BUMN (yang berwenang)," ungkapnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya