- VIVA.co.id/shintaloka Pradita Sicca
VIVA.co.id – PT Freeport Indonesia mengaku telah merumahkan sejumlah karyawannya di Indonesia. Hal itu lantaran adanya larangan untuk mengekspor konsentrat selama Freeport Indonesia belum mengubah status dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengaku tak ambil pusing dengan sesumbar perusahaan multinasional itu atas pemangkasan sejumlah karyawannya. Bahkan, Darmin menduga ada ketidakbenaran atas pengakuan Freeport Indonesia.
“Kalau itu (pemangkasan karyawan) bagian dari tekan-menekan. Tidak usah didengarkan,” tegas Darmin, saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 15 Februari 2017.
Pemangkasan karyawan yang dilakukan anak usaha Freeport Mac-Moran ini merupakan imbas dari pemberlakuan larangan izin konsentrat dari pemerintah. Bahkan Freeport Indonesia mengaku telah mengurangi produksi konsentratnya hingga 40 persen atas larangan itu.
Darmin memandang, Freeport Indonesia hanya menginginkan kepastian hukum dari sisi fiskal, terkait dengan mekanisme perpajakan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.
“Karena dia (Freeport) berpikir, oke sekarang (pajak mekanisme IUPK) turun. Kalau ganti pemerintahannya? Kalau berhitung, memang sampai 2019. Syukur-syukur pemerintahan lanjut lagi. Tapi setelah itu ganti? Nobody knows,” kata Darmin.
Secara garis besar, mantan Gubernur Bank Indonesia itu menilai, permintaan Freeport Indonesia kepada pemerintah sama sekali tidak mencerminkan sikap tidak koperatif terhadap payung hukum yang berlaku. Namun sebagai perusahaan besar, negoisasi memang menjadi hal yang lumrah.
“Sebenarnya pajak kita (kalau menggunakan IUPK) itu turun. Lebih baik yang prevailing (daripada naildown). Tapi dia (Freeport) tidak mau gambling,” katanya.
Menurut Darmin, bukan tugas mudah bagi pemerintah menyelesaikan persoalan Freeport Indonesia. Namun, Menko menjamin, pemerintah tidak akan begitu saja mengambil jalan tengah dengan memberikan insentif khusus bagi perusahaan tersebut.
“Tidak perlu. Dia (Freeport) hanya ribut meminta pajak yang dulu. Memang susah,” ujarnya. (hd)
