- VIVA.co.id/Jeffry Yanto Sudibyo
VIVA.co.id – Kementerian Perhubungan menggelar rapat koordinasi penyusunan pagu kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018. Dalam rakor tersebut diusulkan anggaran tahun 2018 setidaknya di atas Rp50 triliun, lantaran kebutuhan untuk program dan proyek transportasi yang begitu besar.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan program pembangunan pemerintah jangka menengah harus berjalan berkesinambungan. Dengan keterbatasan APBN, lanjut Budi, inisiatif pemerintah pusat dan juga daerah adalah bagaimana melibatkan peran swasta dalam berinvestasi di sektor perhubungan.
"Pagu 2018 kita merencanakan di atas Rp50 triliun, tapi melihat banyaknya masukan-masukan, kita akan lihat berapa yang disetujui," kata Budi di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis 16 Februari 2017.
Budi menjelaskan, anggaran itu khususnya untuk memastikan konektivitas di daerah-daerah hingga daerah terpencil. Prioritas selanjutnya, kata Budi, adalah bagaimana anggaran itu dapat dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan transportasi perkotaan.
"Pada dasarnya sebagai kelanjutan 2017, Bagaimana transportasi perkotaan ini menjadi suatu bentuk transportasi yang menyelesaikan persoalan dengan teknologi yang lebih tinggi, yaitu dengan MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rapid Transit)," kata Budi.
Hal itu, kata Budi, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan kebijakan money follow program (anggaran mengikuti program).
"Jadi uang itu harus dikasihkan kepada program bukan project, kita melihat bahwa kunjungan saya ke daerah pada waktu itu, masih banyak yang berbasis pada project, padahal mestinya kepada program yang jelas," ujar dia. (ren)
Anak Usaha Adhi Karya Bakal IPO, Cari Dana Rp1,6 Triliun Buat Ini
Anak usaha Adhi Karya atau Adhi Commuter Properti akan IPO dengan melepas maksimal 28,6 persen sahamnya.
