- Viva.co.id/Romys Binekasri
VIVA.co.id – Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melaksanakan penyaluran bantuan sosial non tunai tahap IV perluasan. Pada penyaluran tersebut, bantuan didistribusikan kepada 321 keluarga penerima manfaat (KPM) di Denpasar utara.
Salah satu bank pelat merah, PT Bank Tabungan Negara Tbk telah menyerahkan bantuan sosial secara non tunai dengan menyiapkan ATM khusus untuk mendukung penyaluran program keluarga harmoni.
Direktur BTN Catur Budi Harto menjelaskan, ATM ini langsung terkoneksi ke bank BUMN lainnya, walaupun sekarang warga menerima ATM itu dari BTN.
"Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat telah diintegrasikan dalam satu kartu combo yang diterbitkan Himbara, yang disebut sebagai Kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Kartu ini telah didesain khusus dengan fitur tabungan yang sudah interoperability dan dapat digunakan di mesin ATM empat bank Himbara yaitu BTN, BNI, BRI, dan Mandiri oleh penerima bantuan," ujarnya lewat keterangan resmi, Kamis, 16 Februari 2017.
Dengan kartu ini, kata Catur, masyarakat dapat sekaligus menabung. Selain itu, masyarakat diajak untuk tidak langsung mengambil habis bantuan yang diberikan pemerintah, namun juga dapat ditabung untuk kepentingan jangka panjang.
Pelaksanaan penyalurannya dilakukan melalui agen bank termasuk e-warong, ATM, dan outlet bank. Jaringan outlet bank Himbara saat ini mencapai lebih dari 18.000 outlet dan diperkuat dengan 60.000 ATM serta agen bank Himbara yang saat ini mencapai lebih dari 165.000 agen, sehingga dapat mengakomodasi penyaluran bantuan sosial tersebut.
Pada 2016, BTN telah menyalurkan dalam beberapa tahap penyaluran. Di antaranya, untuk tahap ke-3, sebanyak 5.690 KPM di enam kabupaten/kota. Sementara itu, tahap ke-4 sebanyak 24.705 KPM di kabupaten/kota yang sama, Denpasar, Cirebon, Jember, Yogyakarta, Cilegon, dan Madiun.
Untuk 2017, BTN mendapat alokasi program PKH sekitar 129.000 KPM dan program bantuan pangan non tunai sekitar 17.000 KPM di empat kabupaten/kota.
