- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – Biaya pembangunan kereta api ringan atau light rail transit tahap pertama rute Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi mencapai Rp23,3 triliun. Namun, skema pembiayaan proyek tersebut masih belum jelas dan proyek tersebut terancam berhenti.
Kontraktor, PT Adhi Karya Tbk masih menunggu kepastian dari pemerintah, mengenai skema pembiayaan proyek tersebut. Pemerintah menyatakan, pendanaan proyek itu baru akan ditentukan dalam jangka waktu 30 hari ke depan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, melalui pesan singkatnya kepada VIVA.co.id mengatakan, skema pembiayaan proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional itu masih dimungkinkan didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Namun, Askolani tetap menggarisbawahi, bahwa pembiayaan LRT itu akan tetap bergantung pada kondisi kas keuangan negara secara keseluruhan. Begitu juga, dengan pembiayaan proyek mass rapid transit yang juga saat ini tengah dikebut oleh Presiden Joko Widodo.
"Masih dimungkinkan ada dukungan APBN, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara," ujar Askolani, Jumat 17 Februari 2017.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ada empat opsi skema yang akan digunakan pemerintah untuk mendanai proyek tersebut. Mulai dari sisi kas negara, public services obligation, penambahan penyertaan modal negara, sampai dengan sinergi perusahaan pelat merah nasional.
PT Adhi Karya Tbk yang ditugaskan untuk menggarap proyek tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT, juga masih menunggu kepastian dari pemerintah, mengenai skema pembiayaan proyek tersebut.
Ini sesuai dengan penandatanganan kontrak pelaksanaan pembangunan prasarana kereta api ringan untuk wilayah Jabodebek tahap pertama, dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Pada tahap pertama, proyek itu ditargetkan rampung 2019 mendatang. (mus)
