TUTUP
TUTUP
BISNIS

Jurus Menhub Atasi Pembiayaan LRT 

APBN hanya untuk infrastruktur tak ekonomis di luar Jawa.
Jurus Menhub Atasi Pembiayaan LRT 
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (VIVA.co.id/Agus Rahmat)

VIVA.co.id – Proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi diakui tak sepenuhnya mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagaimana tidak, total biaya LRT Jabodebek tahap I yang dibutuhkan mencapai Rp23,3 triliun. 

Kementerian Perhubungan sebagai Kementerian teknis yang menangani pembangunan ini menyatakan punya strategi jitu untuk memuluskan proyek ini. Meski Kementerian turut serta dalam pembiayaan proyek ini, sumber pembiayaan dari sumber lain akan terus didorong. 

Kepada VIVA.co.id, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan APBN sebetulnya bisa saja digunakan untuk membiayai seluruh proyek tersebut. Hanya saja, alokasi APBN harus berkeadilan, sehingga lebih diperlukan untuk pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. 

"Saya habis dapat arahan dan dapat buku tentang pembiayaan infrastruktur, kalau ngomong enggak ada (dana untuk LRT), sebenarnya negara ada-ada aja (anggarannya), cuman kita ingin kalau suatu usaha tertentu yang dimungkinkan bisa di financing (dibiayai) dengan dana masyarakat, mengapa mesti kita keluarkan," kata Budi di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat 17 Februari 2017. 

Dengan populasi dan daya beli yang lebih baik di Ibu Kota, lanjut Budi, seharusnya potensi untuk membiayai diri sendiri akan lebih baik. Untuk itu, pihak pemerintah kini sedang menyusun rancangan melalui refinancing (pembiayaan) dari masyarakat untuk proyek LRT tersebut. 

"Jadi dibiayai oleh masyarakat lewat financing, apakah pinjaman, apakah obligasi dan sebagainya, jadi kalau kita mau cepat, ya ambil aja APBN, selesai urusannya. Tapi, kan kita harus pilih gitu, APBN di mana yang harus kita berikan, oke kalau enggak mampu (LRT Jabodebek), saya kasih 25 persen, yang 75 persen dari masyarakat," ujar dia. 

Berbeda dengan pulau di luar Jawa, kata Budi, APBN secara full dapat diprioritaskan seperti di pulau Sumatera hingga Papua. Namun, jika dimungkinkan peran swasta untuk terlibat, pemerintah tetap membuka diri. 

"Kalau di Sumatera ya udah, karena memang di luar Jawa kan, kita beri dengan APBN," ujar dia. 

Alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur di luar Ibu Kota, menurut mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu tentu lebih diprioritaskan ketimbang untuk Ibu Kota. "Supaya ini bisa dipakai untuk bikin bandara di Kalimantan, bikin kereta api di Sulawesi, bikin pelabuhan di Sumatera dan sebagainya, uangnya itu bisa dipakai," tuturnya.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP