- VIVA.co.id/Dwi Royanto (Semarang)
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki jurus tersendiri dalam mengelola anggaran pembiayaan proyek infrastruktur nasional selain dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara.
Salah satunya dengan memaksimalkan instrumen pembiayaan lain untuk mengejar proyek fisik yang besar seperti jalan tol.
"Bahwa APBN dalam mendukung pembangunan infrastruktur untuk pembiayaan di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), sebetulnya itu satu bentuk saja, " kata Sri Mulyani di sela tinjauan tol Semarang-Solo, Jawa Tengah, Jumat, 17 Februari 2017.
Bentuk lain skema pembiayaan itu, kata Sri Mulyani bisa dalam bentuk penanaman modal negara, melalui berbagai Badan Usaha Milik Negara, seperti Adi Karya, Waskita Karya dan lainnya. Skema pembiayaan lain juga bisa dengan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Cara itu, menurut Sri, akan mensinkronkan masalah pembiayaan ini dengan kebutuhan menyelesaikan masalah fisik, seperti pembiayaan tol Trans Jawa yang kini ditarget rampung pada 2018.
"Ini (skema pembiayaan) bisa untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan yang kadang-kadang datangnya dari APBN yang tidak secepat kebutuhan fisik,” kata perempuan yang akrab disapa Ani itu.
Menurut Ani, kebutuhan infrastruktur jalan, khususnya jalan tol merupakan salah satu urat nadi suatu bangsa. Utamanya di daerah dengan tingkat ekonomi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.
"Jadi ini kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Selama ini mereka terhenti (mangkrak) begitu APBN-nya tidak ada uang pada tahun itu," ujarnya.
Oleh karenanya, baik Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol bersama Kementerian Keuangan bisa mengupayakan skema itu serta merangkum segala risikonya.
"Maka mekanisme ini bisa menjembatani konstruksinya untuk bisa tetap jalan. Bisa dibuat multi year, tapi juga sisi finansialnya berasal dari berbagai sumber yang kita bisa kita mobilisasi," ucap Sri Mulyani.
