- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – PT Freeport Indonesia masih melakukan negosiasi terkait aturan-aturan dalam perubahan statusnya dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. Seperti diketahui, perubahan status menjadi IUPK tersebut merupakan syarat bagi perusahaan tambang asal Paman Sam itu untuk bisa melakukan ekspor.
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan izin rekomendasi ekspor konsentrat tembaga Freeport dengan volume ekspor 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) yang berlaku untuk satu tahun ke depan. Namun, Freeport masih belum menerima sepenuhnya aturan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK itu.
"PTFI akan terus melindungi hak-haknya berdasarkan KK sambil terus bekerja sama dengan pemerintah guna mencapai suatu perjanjian pengganti yang memuaskan kedua pihak," kata Juru Bicara Freeport Riza Pratama kepada VIVA.co.id, Jakarta, Sabtu 18 Februari 2017.
Riza mengatakan, IUPK memang merupakan syarat bagi Freeport untuk dapat melakukan ekspor. Namun, menurut dia, Freeport telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa perubahan status tersebut harus diiringi dengan perjanjian yang menguntungkan kedua pihak.
"Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, PTFI akan mengubah KK menjadi IUPK apabila disertai dengan perjanjian stabilitas investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan yang diatur dalam KK," ujar dia.
Perlu diketahui, dalam aturan IUPK, ketentuan pajak akan diatur mengikuti peraturan pajak yang berlaku di suatu daerah atau prevailing. Sementara itu, berdasarkan KK, Freeport selama ini dikenakan pajak tetap sebagaimana kontrak awal atau nail down. Sejak awal negosiasi perubahan status, Freeport tak sepakat dengan aturan perpajakan tersebut.
Freeport Ditantang Cari Iklim Investasi Lebih Baik dari RI
Freeport harus tentukan ini, karena pilihan yang harus diikuti.
