- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tidak mempermasalahkan langkah PT Freeport Indonesia yang akan memutuskan hubungan kerja seluruh karyawannya, lantaran tidak lama lagi kontrak Freeport akan berakhir.
"Enggak apa-apa, tenaga kerjanya banyak kan, bukan dari Papua saja. Dan pada 2021 itu waktu kontraknya sudah habis. Ini sama konsepnya dengan rumah kos. Kalau selesai 2021, selesai ya saya ambil, kalau mau perpanjang ada aturan main lagi," ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia di kantor HIPMI Jakarta pada Senin, 20 Februari 2017.
Menurutnya, jika Freeport berniat untuk memperpanjang kontrak tentu harus ikuti aturan main Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana yang pernah pihaknya lalui pada 2012 terkait terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terkait munculnya pelarangan ekspor ore/konsentrat.
"Pada 2012, ketika PP itu diterbitkan, kita tidak boleh ekspor ore, pengusaha HIPMI banyak yang hampir collaps. Saya termasuk yang hampir collaps karena leasing alat besar saya besar kala itu. Kalau Freeport mengancam PHK, biasa-biasa saja," ucapnya.
Ia mengatakan sebagai pelaku usaha, aturan negara dimana usaha berdiri adalah acuan. Sehingga, ia menegaskan jika Freeport ingin bertahan ikuti peraturan yang berlaku di pemerintahan.
"Kalau mau perpanjang ada aturan main lagi. Kalau mau perpanjang ada aturan main lagi. Nego lagi dong. Yang terpenting bagi kita harus ada keadilan untuk negara. Kalau UU itu dibuat untuk semua jenis usaha yang ada di Indonesia harus tanpa terkecuali (Freeport)." (mus)
Selesaikan Persoalan Papua, Jusuf Kalla Beri Saran Begini ke Prabowo-Gibran
Salah satu tantangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nanti adalah persoalan konflik di Papua. Jusuf Kalla yang pernah tangani konflik Aceh, ikut memberi saran
