- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur Papua, Lukas Enembe, mendukung sikap pemerintah pusat untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Sebab, perusahaan tambang asing itu sudah beroperasi puluhan tahun.
"Sebagai gubernur, saya dukung sikap negara untuk menjadi pemilik saham mayoritas PT Freeport. Sebab, jika asing terus yang berkuasa, ekonomi kita akan terus tertinggal jauh," kata Lukas kepada wartawan di Jayapura, Selasa 21 Februari 2017.
Menurut dia, PT Freeport, sebagai sebuah perusahaan asing, semestinya harus taat dan tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia, sebagai tuan rumah lokasi operasinya. Apalagi, selama puluhan tahun, Freeport dianggap sudah banyak meraup keuntungan.
"Setelah 48 tahun beroperasi, sudah waktunya Freeport tunduk pada aturan UU yang berlaku dan memberikan saham mayoritas kepada pemilik tanah dana alam," tandas Lukas.
Menilik potensi alam yang berlimpah, lanjut dia, Papua kini menjadi incaran berbagai negara maju, dan menyatakan kesiapan untuk mengelolahnya.
"Kalau Freeport enggan tunduk, banyak negara yang antri untuk kelolah tambang di Papua,"paparnya.
Lukas pun menegaskan, Indonesia harus menunjukan diri sebagai negara yang berdaulat, dengan mulai menguasai sektor-sektor ekonomi.
"Kita sebagai bangsa Indonesia harus tunjukan harga kita, bahwa kita harus menjadi pengelolah utama hasil sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat," kata Lukas.
CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C. Adkerson, sebelumnya mengancam akan menggugat pemerintah Indonesia ke Mahkamah Arbitrase jika pihaknya belum juga mendapatkan keputusan negosiasi kontrak, yang kini masih dalam perdebatan. (ren)
