Nasib Pabrik Semen Rembang di Tangan Jokowi

Pabrik semen.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Daru Waskita

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo bakal segera mengumumkan hasil kajian lingkungan terkait pertambangan semen di Rembang, Jawa Tengah. Tim Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) yang dibentuk presiden bahkan akan mempercepat pengumuman itu pada bulan April mendatang.

Jokowi: Seluruh Korban Bom Surabaya Ditanggung Negara

"Pak Jokowi minta kita mengumumkannya setahun lagi. Tapi karena momentumnya sudah sangat mendesak, maka jadi enam bulan dan akan diumumkan pada pertengahan April besok," kata anggota Tim Ahli KLHS, Sudharto P Hadi saat diskusi bertema 'Apa Kabar Pabrik Semen Rembang' di Semarang, Selasa, 21 Februari 2017.

Sudharto menyebut, tim KLHS bentukan Jokowi ini memang ditugaskan agar konflik berkepanjangan terkait berdirinya pabrik Semen Indonesia di Rembang bisa segera usai. KLHS sendiri akan merekomendasikan kawasan mana di Pegunungan Kendeng tersebut yang boleh dan tidak ditambang.

Jokowi Yakin Bendungan Raknamo Bisa Makmurkan Warga NTT

"KLHS kita lakukan menyeluruh untuk seluruh ekositem di wilayah pegunungan Kendeng, tidak parsial. Tapi Rembang kita dahulukan, tentunya sesuai prinsip kehati-hatian," ujarnya menjelaskan.

Guru Besar Lingkungan Hidup Undip itu menandaskan, bahwa hasil keputusan KLHS nanti diumumkan mewajibkan seluruh pihak bisa menaati. Terkait kesimpulan awal hasil KLHS, kata Sudharto, ada indikasi bahwa wilayah pegunungan Kendeng Utara termasuk dalam Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK) yang dilindungi. 

Nasib Jokowi di Pilpres Ditentukan Saat Rakernas PDIP

Bentang alam Kendeng Utara sendiri mencakup wilayah Kabupaten Pati, Rembang, Blora, Grobogan hingga sampai ke pantai utara Jawa Timur.  "Tapi (kesimpulan sementara) itu nanti kita akan tajamkan berikutnya di konsultasi publik. Kita gelar 2-3 Maret," ujarnya.

Dalam penajaman persepsi itu, tim KLHS juga akan mempertemukan semua pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk satu meja. Sehingga rekomendasi tim KLHS ini menjadi jalur mediasi untuk meredam konflik. "Kita sangat berhati-hati untuk membahas polemik ini, harus dihitung ulang daya dukung lingkungannya, termasuk apakah 18 izin usaha tambang yang ada selama ini mengganggu irigasi atau tidak, " katanya. (mus)

Musisi jazz Yanni

Jokowi Diundang ke Konser Yanni di Prambanan

Musik menyatukan perbedaan.

img_title
VIVA.co.id
4 Juli 2018