VIVA.co.id – PT Bank Tabungan Negara Tbk, meluncurkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Program yang disebut KPR BTN Mikro ini, diluncurkan perdana di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 24 Februari 2017.
Peluncuran program dihadiri oleh Direktur Utama BTN Maryono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, dan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, serta Asosiasi Pedagang Mie Bakso (Apmiso) Jawa Tengah.
Direktur Utama Bank BTN, Maruyono mengatakan, KPR BTN Mikro diluncurkan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Khususnya, para pekerja sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap.
"Melalui KPR Mikro ini, kami membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih luas memperoleh pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap," kata Maryono.
Program ini menyasar keluarga, atau individu yang memiliki penghasilan tidak tetap yang kini diprediksi mencapai 6,5 juta orang di Indonesia. Program ini membidik masyarakat, dengan rata-rata penghasilan Rp1,8 juta hingga Rp2,8 juta per bulan.
Ia menilai, segmen ini merupakan msyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan rumah. Sebab, mereka tidak masuk dalam kategori penerima KPR bersubsidi dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB), serta bantuan uang muka yang dikucurkan pemerintah.
"Dalam peluncuran ini, BTN menawarkan promo bunga KPR BTN Mikro sebesar 7,99 persen per tahun. Selain bunga rendah, angsuran juga dibuat ringan, misalnya dibayar mingguan, atau harian," ujarnya.
Program KPR ini pun dapat digunakan untuk pembelian rumah baru maupun seken, pembelian kavling, pembangunan rumah di atas lahan sendiri, serta perbaikan atau renovasi rumah.
Maryono menargetkan, penyaluran KPR Mikro tahun ini sebesar Rp150 miliar. Untuk tahap awal debitur yang disasar adalah pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Mie Bakso (APMISO).
"Launching perdana di Jawa Tengah ini kita berikan ke 300 pedagang mie dan bakso. Nanti, secara bergulir untuk jasa pelayanan, tukang ojek, tukang potong rambut, dan usahawan lain yang pendapatanya tidak tetap," katanya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Muljono menyatakan, target realisasi penyediaan rumah MBR pada 2017 sebanyak 700 ribu unit, meningkat dibandingkan 2016 sebanyak lebih dari 500 rumah.
Melalului skema KPR Mikro ini, pihaknya berharap, akan memenuhi target program Satu Juta Rumah yang digalakkan pemerintah.
"Dari 120 juta angkatan kerja kita, 40 persen adalah pekerja tetap dan 60 persen adalah kelompok pekerja tidak tetap. Maka seperti pedagang mie dan bakso ini bisa masuk untuk mencapai target kita," jelas Basuki.
Basuki pun berharap, FLPP tetap bisa diterapkan untuk para pekerja tidak tetap ini. "Tadi sudah ngobrol sama pak Dirut (BTN). Katanya aka akan kita terapkan FLPP di KPR mikro ini, " katanya. (asp)
