- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id – PT Freeport Indonesia didesak harus melakukan divestasi saham sebesar 51 persen kepada pemerintah. Hal itu dinilai penting, sebab tambang Grasberg, merupakan tambang yang berada di Tanah Air dan sudah seharusnya sumber daya alamnya dikuasai negara.
Ketua Umum Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Muhammad Yamin mengatakan, pihaknya dan masyarakat Papua, mendukung pemerintah untuk dapat memaksakan kewajiban tersebut.
"Kita mendukung pemerintah untuk divestasi, karena masyarakat sipil dan masyarakat Papua, perlu mendapat perhatian," kata Yamin, usai diskusi di Jakarta, Senin 27 Februari 2017.
Ia mengatakan, dengan divestasi sebanyak 51 persen saham, negara akan mempunyai hak penguasaan tambang yang lebih besar. Posisi antara perusahaan dan pemerintah yang selama ini sejajar seperti yang diatur dalam kontrak karya, harus segera diubah, agar Indonesia memiliki kekuatan untuk mengatur Penanaman Modal Asing (PMA), alias tidak tunduk pada asing.
"Ya, enggak apa-apa itu diberikan ke BUMN dalam negeri, juga tidak apa-apa," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan dengan membentuk kelompok kerja (pokja) bersama berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada. "Kalau pun harganya ditinggikan untuk 51 persen itu, itu urusan bisnis. Jadim urusannya adalah nanti di Menteri (ESDM) Jonan," ujar dia.
Sementara itu, Aktivis Yayasan Pusaka, Arkilaus Baho mengatakan, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut tidak akan semudah itu menyerahkan saham tambangnya di Papua ke tangan Indonesia, karena tambang Grasberg merupakan tulang punggung bisnis Freeport McMoRan.
"Freeport enggak akan kasih, karena Grasberg tumpuan bisnis Freeport McMoran," ujarnya di tempat yang sama.
Ia menilai, skenario pemerintah untuk dapat menguasai tambang Grasberg tidak bisa berjalan mulus. Arkilaus juga mengungkapkan, Freeport akan mengambil segala cara agar proses divestasi 51 persen saham sulit terwujud.
Salah satu cara Freeport, kata dia, adalah dengan melakukan provokasi di tanah Papua. Misalnya saja, lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Freeport diarahkan untuk membenci segala upaya pemerintah. Hal ini, menurutnya, yang menjadi tugas berat pemerintah ke depannya.
"Pekerja dan lembaga yang pernah MoU dengan Freeport itu diprovokasi untuk benci pemerintah, ini yang dampaknya luar biasa," tuturnya. (asp)
