Gapensi Minta BUMN Tak Garap Proyek di Bawah Rp50 Miliar

Pengerjaan Proyek Jalan Tol Becakayu
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Upaya pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya menggarap proyek infrastruktur dan konstruksi bernilai miliaran hingga triliunan rupiah di berbagai daerah Indonesia, mendapat kritikan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, atau Gapensi.

Jokowi Resmikan 147 Bangunan yang Direhabilitasi Pasca Gempa di Sulawesi Barat

Ketua umum Gapensi, Iskandar Hartawi mengatakan, dalam pelaksanaannya, banyaknya proyek bernilai besar itu ternyata, tidak berpihak terhadap para kontraktor kecil di daerah.

"Kalau semua proyek yang bernilai triliunan itu 30 persennya saja dibuat pekerjaan kecil, itu sudah bisa mengangkat para pengusaha (kontraktor) di daerah. Nah, ini 10 persennya saja tidak," kata Iskandar di sebuah hotel kawasan Senayan, Jakarta, Senin 27 Februari 2017.

Jokowi: Jalan Inpres Gorontalo Penting untuk Tingkatkan Konektivitas Daerah

Dia berharap, ke depannya pemerintah bisa lebih mendorong pembangunan konstruksi berskala kecil maupun menengah, agar para kontraktor lokal di daerah bisa ikut bersaing, dan tidak dikerjakan semuanya oleh pihak BUMN.

"Pekerjaan itu jangan dibuat besar semua, dibuat dong yang kecil-kecil. Sehingga, dari kontraktor yang kecil bisa jadi yang menengah, dan yang menengah juga bisa jadi lebih besar," kata Iskandar.

Empat Alasan Utama Publik Puas dengan Kinerja Jokowi, Menurut Survei Indikator

Ia menegaskan, adanya kebijakan pemerintah yang melarang BUMN menggarap proyek-proyek bernilai di bawah Rp50 miliar, diharapkan bisa membuka peluang bagi para kontraktor kecil di daerah, untuk berperan serta dalam program pembangunan infrastruktur nasional.

Menurut Iskandar, Kementerian PUPR juga harus berperan aktif dalam hal ini, untuk mengawasi sejumlah proyek infrastruktur di daerah dengan anggaran di bawah Rp50 miliar, agar tidak diambil alih oleh BUMN.

Sebab, di situlah sebenarnya para kontraktor-kontraktor kecil dan menengah di daerah bisa turut berperan, dalam program-program pembangunan infrastruktur nasional.

"Maka kalau ada BUMN yang mengerjakan proyek bernilai Rp50 miliar ke bawah, saya sudah sepakat dengan Pak Menteri PUPR bahwa itu akan saya batalkan. Ya, jangan semuanya dimakan BUMNlah. Mereka kan, sudah muntah-muntah sebenarnya (karena banyak proyek). Sementara, perusahaan yang kecil-kecil ini selalu jadi penonton," tuturnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya