- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – Ikatan Ahli Perencanaan DKI Jakarta menyebut bahwa akses moda transportasi umum, khususnya yang ada di Jakarta, seringkali hanya menguntungkan pengembang properti. Karena proyek mereka kerap mengambil posisi strategis dari keberadaan moda transportasi tersebut.
Sebab, penguasaan lahan di sekitarnya untuk kepentingan pembangunan properti dagangan mereka, justru berbanding terbalik dengan kemudahan akses transportasi tersebut yang tak mampu menjangkau masyarakat menengah ke bawah di sejumlah perkampungan Ibu Kota.
Menanggapi hal tersebut, pengamat properti dari Indonesia Properti Watch (IPW), Ali Tranghanda, menilai, hal tersebut merupakan kelalaian pemerintah daerah dalam melihat peluang untuk membangun properti-properti bagi warganya, dalam bentuk rumah susun sederhana milik (rusunami) atau bahkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
"Banyak fakta ketika akses LRT atau MRT dibangun, maka lahan-lahan di sekitarnya menjadi incaran para pengembang properti. Itu salahnya pemerintah. Kenapa mereka enggak 'mengamankan' lahan-lahan tersebut untuk pembangunan rusunami atau rusunawa," kata Ali kepada VIVA.co.id, saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 2 Maret 2017.
Ali menilai, seharusnya pemda sebagai pemilik rancangan tata kota di balik rencana pembangunan moda transportasi umum tersebut, bisa mengambil langkah cepat dengan “mengamankan” lahan-lahan di sekitarnya untuk pembangunan hunian bagi masyarakat, baik rusunami maupun rusunawa.
"Kemudian, buat lah regulasi bahwa tata ruang di situ tidak boleh dibangun pengembang. Tapi sekarang kan enggak," ujarnya.
Bahkan, Ali mengaku bahwa banyak oknum di dalam tubuh pemda sendiri, yang kerap menjadi semacam penjual informasi terkait rencana tata kota tersebut, kepada pihak pengembang.
"Banyak juga oknum-oknum pemerintah yang jual beli tanah di sekitar situ. Bahkan oknum-oknum itulah yang kerap membocorkan rencana-rencana pembangunan moda transportasi itu ke para pengembang," kata Ali.
Oleh karenanya, ia berharap bahwa konsep bank tanah harus segera direalisasikan oleh pemerintah, guna menjamin ketersediaan lahan yang nantinya khusus dialokasikan bagi pembangunan properti untuk kepentingan masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Makanya saya bilang, pemerintah harus segera merealisasikan konsep bank tanah untuk mengamankan titik-titik simpul tersebut. Misalnya seperti di daerah Lebak Bulus. Ketika perencanaan MRT sampai sana, seharusnya lahan-lahan di sekitar situ diamankan dulu oleh pemerintah,” tuturnya. (one)
