Tiga Menteri Rapatkan Barisan Susun PP Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporan kuartalan Bank Dunia 2017.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Chandra G. Asmara

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PNN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution merapatkan barisan untuk susun Peraturan Pemerintah baru. 

Kebutuhan Green Job 2030 Diproyeksikan Capai 4,4 Juta, Prakerja Siapkan Pelatihan Green Skills

Ani, panggilan Sri Mulyani, mengatakan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) ini berisi tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran program nasional. 

"RPP ini mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran supaya jauh lebih sinkron, lebih efisien, enggak bertele-tele, enggak overlapping," kata Ani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Kamis, 2 Maret 2017.

Bappenas Bocorkan Asumsi Makro APBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,6 Persen

Diharapkan, kerja sama antara kementerian tersebut dalam merencanakan dan menganggarkan dana program nasional dapat berjalan lebih konsisten. 

Sementara itu, Bambang menambahkan, RPP ini diharapkan dapat selesai pada bulan ini untuk kemudian disampaikan ke Presiden Joko Widodo. 

Bappenas Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Aktif Dorong Kebijakan Sadar Risiko

"Yang ditegaskan dalam RPP, ada program dan kegiatan yang bersifat prioritas nasional yang harus dikawal sejak penganggaran perencanaan, sampai pelaksanaannya. Jangan sampai apa yang menjadi prioritas putus di tengah jalan, dan diganti dengan yang lain," tuturnya.

Namun, Bambang menjelaskan bahwa RPP ini bukan hanya mengawal Program Standar Nasional (PSN), melainkan program nasional secara keseluruhan. "Ini beda, ini program prioritas, masalah pendidikan, kesehatan, keamanan, kita bicara keseluruhan," sebutnya. (one)

Gedung Bappenas / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bappenas Bantah Rumor Peleburan KPK dengan Ombudsman

Bappenas membantah kabar yang menyebut bahwa pihaknya tengah membahas rencana peleburan antara KPK dan Ombudsman. Pemerintah memperkuat infrastruktur antikorupsi.

img_title
VIVA.co.id
3 April 2024