- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – Rencana pemerintah yang hendak menghentikan skema pembiayaan proyek melalui penyertaan modal negara, atau PMN mulai tahun ini, tampaknya belum bisa dilakukan. Sebab, pembiayaan kekurangan anggaran dalam pembangunan kereta api ringan, atau light rail transit/LRT Jabodebek masih menggunakan PMN.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan Rp5,6 triliun yang akan di-PMN kan kepada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk menjadi investor dalam proyek LRT tersebut.
Dia berharap, selain PMN ini PT KAI bisa mencari tambahan pinjaman modal lainnya, kepada bank-bank BUMN, guna mendanai proyek LRT ini hingga selesai.
"Dengan skema kombinasi, yakni APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan investasi, maka PT KAI harus mencari suntikan dana juga setelah Rp5,6 triliun itu kita kasih. Biar, dia bisa lebih fleksibel cari pinjaman," kata Mardiasmo di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat 3 Maret 2017.
Mardiasmo mengaku belum menentukan, apakah dana PMN ini akan dikeluarkan pemerintah dalam APBN-P 2017, atau APBN 2018. Sebab, jika melihat kebutuhan PT Adhi Karya Tbk, selaku kontraktor pengerjaan proyek LRT, kedua opsi tersebut merupakan pilihan yang dianggap paling cepat.
"Pilihannya di antara dua, apakah di APBN Perubahan tahun ini atau di APBN 2018," kata Mardiasmo.
Dia menjelaskan, suntikan dana pemerintah tahap pertama sebesar Rp2 triliun sudah disuntiikan ke pihak Adhi Karya, serta tambahan Rp1,4 triliun lainnya di tahap kedua.
Mardiasmo berharap, dengan jumlah dana tersebut, Adhi Karya selaku kontraktor bisa melakukan pengerjaan proyek LRT sampai batas waktu tertentu.
"Untuk saat ini bisa pakai dana itu dulu, coba diselesaikan. Nanti, kalau misalnya kurang, baru kita kasih lagi. Makanya, kami pikir PMN akan memakai dana APBN 2018 mendatang," ujarnya. (asp)
