- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus berkomitmen menciptakan energi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat. Kebijakan dan program pembangunan infrastruktur di sektor minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan menjadi fokus pembangunan dan pemerataan di Timur Indonesia agar energi terjangkau.
Dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, Senin, 6 Maret 2016, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan rasio elektrifikasi nasional di 2016 mencapai 91,16 persen atau sebesar 59.656 megawatt. Namun, masih ada 2.519 desa yang gelap gulita.
Diutarakannya, dibutuhkan terobosan agar desa-desa tersebut segera menikmati listrik. Salah satunya dengan menyediakan energi baru terbarukan, dengan mendistribusikan lampu tenaga surya hemat energi ke daerah-daerah terpencil Papua.
"Kami akan mendistribusikan paket lampu tenaga surya hemat energi ke berbagai wilayah khususnya Papua dan Papua Barat. Per rumah akan mendapat empat paket", ujar Jonan dalam diskusi Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua, Minggu, 5 Maret 2016.
LTSHE akan menerangi 293.532 rumah di 20 provinsi. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2017 telah dialokasikan dana sebesar Rp330,5 miliar untuk disalurkan ke 95.729 rumah.
Selanjutnya di APBN 2018 juga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp976,5 miliar untuk disalurkan ke 197.803 rumah tangga. "LTSHE adalah program terobosan untuk pemenuhan akses listrik yang berkeadilan," katanya.
Pemerataan energi di Indonesia Timur difokuskan pada sektor energi baru terbarukan. Pembangunan infrastruktur EBT di Papua dan Papua Barat selama 2012-2017 telah menghasilkan 54 unit infrastruktur pembangkit listrik tenaga EBT, 390 unit PJU PV/Retrovit serta 5.298 kilowatt yang melistriki 6.828 kepala keluarga.
"Ada tenaga surya, hidro, mikro hidro dan sebagainya. Sudah kami data semua nama, alamat di Papua. Yang penting pemerataan melalui BBM satu harga, listrik dan EBT," ucap Jonan. (ase)
