- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bakal mengirimkan tim ke Papua untuk membahas terkait kisruh PT Freeport Indonesia. Tim tersebut akan bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari para kepala suku hingga gubernur Papua.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, mengatakan, tim perundingan tersebut bukan langsung ke lokasi operasi pertambangan Freeport di Timika, namun hanya hingga Ibu Kota Papua, Jayapura.
"Ke Jayapura. Kita enggak ke Timika. Saya dapat mandat dari Pak Menteri itu dengan membawa rombongan hanya sampai ke Jayapura ketemu dengan pemprov di sana dan kemudian dengan aparat-aparat terkait di sana," kata Teguh di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu 8 Maret 2017.
Ia menjelaskan, topik yang dibahas adalah mengenai perkembangan dan dampak ekonomi dari pertambangan Freeport. Seperti diketahui, usai pembatasan izin ekspor konsentrat pada 12 Januari 2017 lalu, Freeport tidak mau melakukan kegiatan operasi penambangan secara penuh lantaran tidak bisa mengekspor.
Selain itu, kata Teguh, juga akan dibahas terkait dampak sosial dan juga permasalahan Freeport dengan suku-suku setempat. "Kita tentu ingin melihat perkembangan di sana, dan kami ingin menyampaikan perkembangan yang sudah kita lakukan, untuk mensinkronisasi antara pemikiran atau pun upaya-upaya untuk kepentingan Papua, nasional," tuturnya.
Sebagai informasi, PT Freeport Indonesia masih bersikeras dapat melakukan kegiatan operasi penambangan berdasarkan kontrak karya, dan ingin tetap dapat mendapatkan izin ekspor. Di sisi lain, pemerintah mewajibkan Freeport berubah status menjadi izin usaha pertambangan khusus untuk dapat melakukan ekspor.
Dikarenakan hingga kini, Freeport tak kunjung merealisasikan pembangunan smelter yang sejatinya merupakan salah satu syarat untuk dapat melakukan ekspor. (one)
Freeport Ditantang Cari Iklim Investasi Lebih Baik dari RI
Freeport harus tentukan ini, karena pilihan yang harus diikuti.
