- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan komitmennya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, dalam memenuhi kebutuhan listrik di berbagai daerah. Salah satunya, dengan program pembangunan listrik di wilayah Timur, seperti Papua.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menginginkan, pembangunan listrik di wilayah tersebut menggunakan jenis pembangkit listrik tenaga gas, dibandingkan pembangkit listrik tenaga uap. Usulan ini, telah mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh.
Keinginan tersebut telah tertuang dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL) 2017-2026, yang beberapa waktu lalu telah diserahkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara kepada Kementerian ESDM. PLN diminta untuk merevisi sejumlah ketentuan, termasuk revisi jenis pembangunan listrik.
“Masa bangun PLTU itu di Papua. Memang daerah pesisir. Tapi bikin PLTU di Jayapura itu kirim batubaranya dari mana? Tolong kawasan ini dipikir,” kata Jonan, Jakarta, Senin 13 Maret 2017.
Ia menjelaskan, pembangunan listrik tenaga gas jauh lebih efisien diterapkan di Papua, dibandingkan pembangunan listrik tenaga uap. Jonan memiliki alasan tersendiri hal itu. Namun, mantan bos PT Kereta Api Indonesia itu mengakui, tidak semua daerah Papua bisa dibangun tenaga listrik tenaga gas.
“Daerah pesisir Papua, bisa tidak bikin PLTG? Bisa. Tapi kalau daerah pegunungan, tidak bisa. Saya kira biayanya besar sekali,” katanya.
Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu telah meneken peraturan mengenai rencana umum energi nasional (RUEN). RUEN merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Melalui peraturan itu, pemangku kepentingan diharapkan bisa memetakan pembangunan listrik sesuai dengan karateristik masing-masing daerah.
“Jadi saya minta tidak ada penyedia produk energi yang memengaruhi RUEN. RUEN itu dibuat sesuai karakteristik daerah masing-masing. Ini penting sekali,” ujar Jonan. (one)
