- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua mengakui saat ini PT Freeport Indonesia telah merumahkan ribuan pegawai kontrak dan subkontraktornya.
Namun dipastikan belum ada karyawan PT Freeport Indonesia yang dipecat. Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Bangun S Manurung mengungkapkan, para pegawai yang dirumahkan ada yang merupakan pekerja lokal atau pun pekerja asing yang mayoritas merupakan pekerja kontrak atau pekerja yang berasal dari perusahaan kontraktor atau subkontraktor.
Akan tetapi, dari ribuan pekerja yang dirumahkan tersebut tetap menerima gaji pokok. "Mereka tetap terima gaji pokok. Jadi belum ada PHK," kata Bangun di Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.
Ia menerangkan, Freeport masih memproduksi sekitar 40 persen dari total produksi sebelumnya karena kapasitas pengolahan milik Freeport hanya mampu mengolah ore atau mineral mentah sekitar 40 persen. Bangun menuturkan, perundingan antara pemerintah pusat dengan Freeport hendaknya juga melibatkan pemerintah daerah.
"Karena itu, kami dan Gubernur minta melibatkan pemerintah daerah dan stakeholder. Karena dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi di Papua. Jadi diharapkan bersama sama duduk dengan tim pusat," ujarnya.
Ia mengatakan, pekerja termasuk salah satu fokus dari pemerintah daerah lantaran akan berdampak kepada masalah sosial. Apalagi, sambung dia, dengan adanya ribuan pegawai kontrak yang diberhentikan, artinya secara ekonomi, hal itu akan meningkatkan pengangguran yang ada di Timika, Papua.
"Kalau tidak punya uang, bisa terjadi persoalan sosial. Orang baik saja kalau tidak punya uang bisa mencuri. Jadi, yang kita khawatirkan dampak sosial. Pemerintah harus punya rencana agar kehidupan sosial tidak terganggu," tuturnya.
Selesaikan Persoalan Papua, Jusuf Kalla Beri Saran Begini ke Prabowo-Gibran
Salah satu tantangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nanti adalah persoalan konflik di Papua. Jusuf Kalla yang pernah tangani konflik Aceh, ikut memberi saran
