- VIVA.co.id/Dok.Bappenas
VIVA.co.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menekankan bahwa pembangunan Mass Rapid Transportation bukan hanya sekadar membuat Jakarta sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia.
Namun, yang lebih penting, pembangunan ini adalah titik awal dari upaya pemerintah yang secara serius mengurai dan mengurangi kemacetan di Jakarta sebagai salah satu kota termacet di dunia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan, sebenarnya solusi untuk mengatasi kemacetan itu banyak alternatif.
Akan tetapi, lanjut dia, yang paling penting adalah perbaikan sistem transportasi massal. Pembangunan MRT, kata Bambang, menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem transportasi massal.
Ia berharap, jika pembangunan MRT sudah rampung warga Jakarta turut mendukung dengan cara meninggalkan kendaraaan pribadi dan beralih ke transportasi massal, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan dan menjadikan kegiatan aktivitas sehari-hari lebih produktif dan lebih efisien.
"Keberadaan MRT ini bukan sekadar alat transportasi, tapi juga sarana pendorong pengembangan dan aktivitas ekonomi di Jakarta. Ini karena nantinya di stasiun-stasiun MRT bisa dikembangkan sebagai pusat bisnis dan perbelanjaan," kata Bambang, saat meninjau Proyek MRT di Stasiun 13, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.
Saat kunjungan, Menteri Bambang didampingi Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Imron Bulkin dan Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar.
Hong Kong jadi acuan
Menurut Bambang, banyak yang berpendapat bahwa di sebagian besar kota-kota di dunia, pengoperasian MRT termasuk pembangunannya, memang harus mendapat dukungan penuh pemerintah.
Artinya, pemerintah selalu mengambil porsi terbesar untuk mengalokasikan anggaran, apakah itu dari anggaran internal maupun mengusahakannya dari pinjaman-pinjaman.
Salah satu best practice pengelolaan MRT yang bisa dijadikan benchmark adalah Hong Kong. Pengelolaan dan pengembangan MRT di Hong Kong bisa dibiayai oleh kegiatan MRT sendiri dengan cara menggandeng para pemilik properti di seputar rel melalui konsep transit oriented development (TOD).
Setiap stasiun MRT di Hong Kong tidak hanya mengakomodir pusat perbelanjaan tetapi juga dibangun properti seperti perumahan, baik perumahan kelas menengah, kelas atas, maupun bentuk-bentuk properti seperti low cost housing yang bisa mendatangkan pemasukan.
Dari pemasukan itulah MRT Hong Kong membiayai kegiatan operasionalnya sendiri. "Bahkan laporan akhir yang saya dengar, mereka mendapatkan untung dan levelnya sudah triliunan rupiah,” ujar Bambang.
Kisah sukses skema pengelolaan MRT dengan konsep TOD yang dikembangkan di Hong Kong, menurut Bambang patut dipertimbangkan sebagai model karena kita juga ingin nanti ada dampak ekonomi dari keberadaan MRT. Jadi, MRT bukan hanya sekadar alat transportasi tapi juga sebagai sarana mendorong perekonomian Jakarta untuk lebih meningkat lagi.
