- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Bank Dunia menyebutkan, sebagian besar alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya diperuntukkan untuk menaikkan tunjangan para guru. Sementara di saat bersamaan, kualitas pendidikan yang diberikan belum memenuhi standarisasi.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo tak memungkiri, sebagian besar alokasi anggaran pendidikan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Bendahara negara, kata Mardiasmo, memiliki alasan kuat dengan memprioritaskan kesejahteraan para guru.
“Kalau gurunya memble, muridnya memble. Guru itu pertama, supaya kuantitas dan kualitasnya terpenuhi,” jelas Mardiasmo, Jakarta, Selasa 21 Maret 2017.
Mardiasmo menyadari, kualitas pendidikan yang diberikan di tiap daerah tidak setara. Ada beberapa daerah terpencil, yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama, seperti di kota-kota besar. Namun, tak sedikit para pengajar yang ingin mendedikasikan diri untuk mengajar di kota terpecil.
Maka dari itu, pemerintah pun mengambil inisiatif dengan meningkatkan kesejahteraan para guru, dengan berbagai cara. Salah satu tujuannya, demi kualitas pendidikan di berbagai pulau di Indonesia bisa seimbang, dan pada akhirnya menciptakan sumber daya manusia yang jauh lebih berkualitas.
“Menyediakan guru di daerah terpencil jadi tantangan kami, karena rata-rata guru lebih suka mengajar di perkotaan,” katanya.
Tidak hanya itu, para guru pun bisa mendapatkan beasiswa untuk memperbaiki kualitasnya. Berbagai insentif itu diberikan, demi memajukan sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Namun, Mardiasmo membantah, hanya para guru yang mendapatkan insentif seperti itu.
“Ada kebijakan ekonomi berkeadilan untuk menciptakan peluang yang sama, dalam akses pengembangan perkembangan manusia,” tuturnya.
Sebagai informasi, pemerintah tetap mempertahankan 20 persen alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2017, demi meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Anggaran pendidikan, dalam kas keuangan negara tahun ini dipatok sebesar Rp416,1 triliun.
Dari total dana tersebut, pemerintah berharap mampu merehabilitasi setidaknya 81.879 ruang kelas di pusat maupun daerah, peningkatan tunjangan profesi guru, bantuan operasional sekolah kepada hampir 54,7 juta siswa di pusat maupun daerah, sampai dengan penyaluran kartu indonesia pinta kepada 19,7 juta siswa di seluruh Indonesia.
