- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id – Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang meniadakan posisi Wakil Direktur PT Pertamina (Persero), diapresiasi oleh pihak parlemen. Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih menilai, dalam upaya menghindari potensi tumpang tindih kepemimpinan di perusahaan, langkah Rini itu dianggap sangat tepat.
"Kewenangan Wadirut terlalu besar. Kita khawatirkan di kemudian hari menganggu proses organisasi di Pertamina. Bisa menciptakan dua poros kepemimpinan antara Dirut dan Wadirut," kata Eni dalam keterangan tertulis, Rabu 22 Maret 2017.
Lebih lanjut, Eni menjelaskan jika kewenangan Wadirut seperti yang diatur dalam AD/ART Pertamina Pasal 11 ayat 19, sangat lah luar biasa. Sebab, isinya menyatakan sekiranya direktur utama berhalangan hadir, maka wakil direktur utama bisa menggantikan tugas-tugas dan kewenangannya dengan mengatasnamakan direksi.
"Kalau Wadirut punya kewenangan kuat kan bisa menganggu kinerja Dirut. Apalagi kalau di antara keduanya ada ketidakpercayaan. Lihat saja pada masa Pertamina dipegang Dirut Dwi Soetjipto dengan Wadirut Ahmad Bambang, kerap terjadi ketidakharmonisan,” ujarnya.
Eni berpendapat bahwa Dirut Pertamina cukup didampingi oleh beberapa direksi dalam menjalankan roda organisasi perusahaan. Sehingga apabila ada tugas yang perlu didelegasikan, Dirut bisa mendelegasikannya kepada direktur.
"Pertamina perusahaan besar yang perlu cepat dalam setiap mengambil kebijakan korporasi. Jangan sampai karena ada dua pimpinan yang punya kewenangan kuat pengambilan kebijakan jadi terhambat," kata Eni.
Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mengingatkan, berdasarkan pengalaman, jabatan wadirut berpotensi membuat banyak gesekan. Eni optimistis Direktur Utama Pertamina yang baru Elia Massa Manik akan kapabel, dalam menjalankan roda perusahaan tanpa adanya wadirut.
"Pak Elia saya yakin bisa membawa Pertamina kompak dalam satu komando. Apalagi dia sudah ditemani para Direktur yang sudah sangat berpengalaman di perusahaan," ujar politisi Golkar ini.
