- REUTERS/Muhammad Yamin
VIVA.co.id – Polemik antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih belum usai. Kepastian Freeport mendivestasi 51 persen sahamnya, merupakan poin utama yang dituntut pemerintah karena seharusnya hal itu sudah dilakukan Freeport sejak 2009 silam.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, mengungkapkan kepemilikan Freeport nantinya tetap akan berada di tangan pemerintah, di mana sistemnya secara manajerial juga akan dikuasai oleh Pemerintah Indonesia.
"Soal saham, kalau kita 51 persen, Freeport 49 persen. Kemudian harus joint management, tapi yang memiliki adalah Indonesia. Misalnya direktur dan lead (dari) kita, wakilnya dia. Kira-kira begitu lah. Orang Indonesia bisa kok," kata Luhut di kantornya, kawasan Thamrin, Jakarta, Jumat 24 Maret 2017.
Luhut menjelaskan, kegigihan pemerintah dalam upaya divestasi 51 persen saham Freeport ini, karena lima persen dari saham itu rencananya akan diserahkan kepada penduduk dan pemerintah daerah di sana untuk dikelola.
Namun, dia menjelaskan jika pemanfaatan dananya nanti akan dibantu juga oleh pemerintah, guna mendukung pengembangan aspek pendidikan dan pertanian di Papua.
"Kita kasihkan lima persen ke suku dan Pemda di sana untuk kelola. Itu juga sudah besar. Tapi kita arahkan uangnya untuk pendidikan, pertanian. Kita tata, agar kehadiran Freeport di Papua (manfaatnya) bisa dirasakan rakyat," ujar pensiunan jenderal TNI itu. (ren)
Pemerintah Bakal Tambah Saham di Freeport Indonesia Jadi 61 Persen, Begini Penjelasan Tony Wenas
Pemerintah Republik Indonesia ingin meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari 51 persen menjadi 61 persen.
