- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo di awal pemerintahannya mewacanakan untuk melepas Direktorat Jenderal Pajak dari struktur internal Kementerian Keuangan. Status otoritas pajak, akan berganti nama dengan Badan Penerimaan Negara, yang berada langsung di bawah Presiden.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menutup kemungkinan melepas Ditjen Pajak dari struktur organisasi di Kemeneku. Bendahara Negara memiliki alasan tersendiri melakukan hal tersebut
“Pajak itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari keseluruhan kebijakan fiskal pemerintah,” jelas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Senin 3 April 2017.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun khawatir, apabila Ditjen Pajak melepaskan diri dari Kemenkeu, maka akan ada kebijakan yang justru tidak sinkron. Apalagi, otoritas pajak di berbagai negara mendapatkan pengawasan ketat dan langsung dari bendahara negara.
“Di negara mana pun harus dijaga. Jadi, dia tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya. (asp)
Jokowi Ajak Masyarakat Lapor SPT Pajak Tahunan Lewat e-Filing
Pelaporan SPT Tahunan PPh melalui aplikasi daring e-filling berikan kemudahan bagi para wajib pajak karena dapat dilakukan tanpa datang ke kantor pajak.
