Pemindahan Ibu Kota Tak Cukup Satu Era Pemerintahan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.
Sumber :
  • ANTARA/Sigid Kurniawan

VIVA.co.id – Pemerintah, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, memastikan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta tidak akan selesai dalam satu masa pemerintahan. Butuh komitmen kuat dari pemerintah selanjutnya.

Haru, Maxime Bouttier Ungkap Kebaikan Luna Maya untuk Keluarganya

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menilai akan sulit bagi pemerintah mengeksekusi pemindahan Ibu Kota di sisa akhir masa pemerintahan Joko Widodo, meskipun hasil kajian bisa cepat rampung. Menurutnya, dibutuhkan komitmen kuat pemerintah selanjutnya untuk melanjutkan pemindahan tersebut.

“Butuh suatu kepastian dari pemerintah berikutnya. Jangan sampai sudah maju separuh, tahu-tahu berhenti. Kemauan politik tetap penting,” ucap Bambang, Jakarta, Selasa 11 April 2017.

Warga Jakarta Mesti Cetak Ulang KTP Gegara Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur

Kajian untuk memindahkan Ibu Kota, kata mantan meteri keuangan tersebut, memang sudah harus dilakukan saat ini. Apalagi, beban yang ditanggung DKI Jakarta, sudah terlalu besar. Pemerintah, ingin membuat suatu strategi baru dalam penataan Ibu Kota selanjutnya, yang mampu memberikan dampak bagi perekonomian.

“Kami tidak ingin mengulang kesalahan. Menjadikan sebuah kota yang sangat padat, dan tidak nyaman bagi penduduknya,” katanya.

Sesi Conference Hannover Messe 2023: Berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Berporos di tengah

Bambang mengatakan, calon kuat Ibu Kota nantinya akan berada di wilayah tengah kepulauan Indonesia. Dengan berporos di tengah pulau, maka akses pemerintah dalam menyalurkan bantuan pun bisa efektif. Terutama terhadap negara-negara di kawasan timur Indonesia.

“Sekarang kita di wilayah Barat. Kami pilih kota yang merepresentasikan hal ini. Ini mirip-mirip Brazil, yang memindahkan Ibu Kotanya di Rio de Janiero, ke Brazilia,” katanya.

Brazil, kata Bambang, memindahkan Ibu Kotanya karena alasan tertentu. Alasannya, karena Pemerintah Brazil merasa wilayah Ibu Kota yang dimiliki tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah yang rentan kemiskinan. Wilayah yang saat ini menjadi Ibu Kota Brazil, justru saat ini jauh lebih baik.

“Kami ingin jadi contoh pembangunan yang berkelanjutan, kota hijau, dan kota pintar. Kami akan bangun di lahan baru. Tapi supaya ekonominya tidak mulai dari nol, jadi benar-benar bukan di daerah yang jauh,” katanya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya