Kadin Nilai Pemindahan Ibu Kota Berdampak Negatif

Monas icon Ibu Kota
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rizki AR

VIVA.co.id – Wacana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke kota lain, yang kembali dimunculkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dinilai bisa berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian negara. Hal itu disampaikan oleh para pengusaha DKI Jakarta.

Haru, Maxime Bouttier Ungkap Kebaikan Luna Maya untuk Keluarganya

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan dampak negatif berupa menurunnya daya saing iklim investasi dan usaha. Terutama jika wacana dilaksanakan saat ini, ketika kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat tekanan perekonomian global yang juga belum stabil.

"Hal itu bisa terjadi mengingat perpindahan Ibu Kota akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perlu dipertimbangkan mungkin pelaksanaannya setelah kondisi ekonomi membaik dan APBN (anggaran pendapatan dan belanja nasional) kita mumpuni untuk itu," ujar Sarman di Jakarta, Kamis, 13 April 2017.

Warga Jakarta Mesti Cetak Ulang KTP Gegara Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur

Menurut Sarman, sejak ditetapkan menjadi ibu kota negara melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 pada 53 tahun yang lalu, Jakarta selain menjadi pusat pemerintahan, sudah terlanjur juga menjadi pusat aktivitas ekonomi Indonesia. Ada ribuan badan usaha, dari perusahaan nasional, swasta dan badan usaha milik negara (BUMN), hingga perusahaan multi nasional, yang berbasis di Jakarta.

Jika wacana dilaksanakan, peranan badan-badan usaha itu memulihkan kondisi perekonomian nasional malah akan menjadi tereduksi, akibat hubungan mereka dengan pemerintah menjadi terhambat masalah geografis.

Di Rapat Paripurna, Demokrat dan PKS Minta Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota

"Interaksi perusahaan-perusahaan ini dengan Pemerintah Pusat sangat tinggi untuk mengurus berbagai perizinan dan menyikapi kebijakan lainnya. Jika sampai Ibu Kota dipindahkan, misalnya ke Palangkaraya, akan menambah beban biaya, dan waktu mereka," ujar Sarman.

Sarman menyarankan pemerintah lebih fokus kepada upaya penyelesaian pembangunan, dan perbaikan infrastruktur yang saat ini sedang gencar dilaksanakan. Hal itu akan lebih cepat terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Sementara wacana pemindahan Ibu Kota, meski dirasa mendesak, akan lebih baik dilaksanakan saat kondisi ekonomi Indonesia sudah lebih jauh membaik.

"Namun semuanya kembali kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang terbaik, dan bermanfaat untuk masyarakat banyak umumnya, dan pelaku usaha khususnya," ujar Sarman. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya