- VIVA.co.id/ Lis Yuliawati
VIVA.co.id – Resolusi Sawit yang dicetuskan Parlemen Eropa dikhawatirkan hanya berkedok persaingan bisnis belaka. Pengesahan laporan negatif atas sawit Indonesia, melalui Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest, dianggap akan merugikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar.
Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, ketika meluncurkan buku Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Kooordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa malam, 2 Mei 2017.
“Sawit di Eropa masih kontroversial, dari sisi lingkungan, eksploitasi dan segala macamnya. Kalau saya boleh jujur, sebagian besar ada peran bisnis,” ujar Bambang.
Bambang mencurigai, keberadaan minyak kelapa sawit di kawasan Eropa hanya menjadi ancaman bagi produsen minyak populer di Eropa, seperti minyak zaitun. Kendati demikian, tetap diperlukan bukti secara ilmiah, untuk menegaskan hal itu di depan para pemimpin Parlemen Eropa.
“Jadi jangan hanya protes secara diplomatis dan politis, tapi juga harus ada argumen bahwa (tudingan) itu tidak berdasar, dan itu hanya peran dagang. Harus ada justifikasi ilmiah,” ujarnya menambahkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia perlu bersikap atas tudingan tersebut. Apalagi sebagai pemain besar, perlu dibuktikan bahwa para pengusaha-pengusaha nasional tidak terlibat atas apa yang dituduhkan oleh Parlemen Eropa, yakni melakukan eksploitasi dan merusak lingkungan.
“Kita memiliki kegiatan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan, mensejahterakan tidak hanya petani tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai ada yang terlibat, harus menanggung seperti kebakaran hutan yang biayanya sampai US$16 miliar.” (mus)
Ekspansi Bisnis, Sumber Tani Agung Bidik Rp530,63 M dari IPO
Perusahaan kelapa sawit itu akan menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari IPO tersebut untuk ekspansi bisnis.
