- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.307,6 triliun. Target tersebut, tumbuh hampir 18 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2016, yakni sebesar Rp1.104,9 triliun.
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri memperkirakan, akan ada kekurangan (shortfall) penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp141 triliun. Namun, penghitungan tersebut belum mencantumkan tambahan dari realisasi dana tebusan yang berasal dari program amnesti pajak periode ketiga, yang berakhir pada 31 Maret 2017 lalu.
“Jadi pilihannya, mau dipotong belanjanya atau utangnya yang ditambah,” kata Faisal, dalam sebuah diskusi, Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.
Faisal memandang, opsi yang paling memungkinkan saat ini adalah memangkas porsi belanja, dibandingkan harus menambah utang. Apalagi, sampai dengan akhir Maret 2017, total utang pemerintah pusat sudah menembus angka Rp3.649,75 trilun, di mana sebagian besarnya berupa surat utang.
Pemangkasan belanja infrastruktur yang selama ini selalu diprioritaskan Presiden Joko Widodo pun dianggap sebagai pilihan tepat untuk dilakukan. Sebab menurut mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas tersebut, porsi belanja infrastruktur yang tumbuh 18,6 persen tahun ini, masih memiliki ruang untuk diperlonggar.
“Rasio pajak turun terus, tapi pengeluaran terus dinaikkan. Ini ambisi yang tidak tertahankan. Kalau infrastrukturnya ngaco, kenapa tidak? (memangkas belanja infrastruktur),” katanya.
Adapun sejumlah pilihan yang bisa dilakukan pemerintah untuk menutup celah kekurangan penerimaan pajak itu, adalah dengan melakukan beberapa penghematan. Mulai dari penghematan subsidi pertanian sebesar Rp5 triliun, sampai dengan memangkas belanja modal pemerintah sebesar Rp35 triliun.
“Deifisit APBN bisa dinaikan dari 2,4 persen, menjadi 2,8 persen. Dari sini bisa ada tambahan dana,” ujarnya.
