- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga mengkaji wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Dari sejumlah kajian, beberapa negara juga membedakan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan. Bahkan, kata dia, ada beberapa negara yang menerapkan kebijakan Ibu Kota di tiga kota.
"Jadi, mesti dibedakan, antara pindah Ibu Kota, atau pindah pusat pemerintahan. Kenapa saya bilang begitu, karena di Afrika Selatan saja Ibu Kota ada tiga," kata Rido, usai diskusi di Hotel Ibis Jakarta, Selasa 9 Mei 2017.
Ia menjelaskan, Afrika Selatan menetapkan lokasi Ibu Kota pemerintahan di Pretoria, Ibu Kota kebudayaan di Durban, dan Ibu Kota perekonomian yang ada di Cape Town.
"Jadi, kalau Ibu Kota untuk perekonomian itu mungkin tetap di Jakarta. Tetapi, Ibu Kota pemerintahan bisa aja di Palangkaraya, dan ekonomi juga (pindah) sedikit pastinya," kata Rido.
Lebih jauh, Ia menuturkan, pihaknya kini masih menunggu bagaimana hasil kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Meski demikian, untuk Infrastruktur, pihaknya disebut siap untuk membangun Ibu Kota baru.
"Secara infrastruktur, kita sudah mulai menginventarisasi apa yang harus disiapkan. Kalau ukuran jalan (di Palangkaraya) misalnya, itu pasti lebar-lebar seperti Sudirman, seperti Gatot Subroto. Yang utama itu, jalan duluan," kata dia.
Selain Afrika Selatan, Rido menambahkan, ada beberapa negara yang berhasil memindahkan Ibu Kota. Diantaranya, Brasil dengan Ibu Kotanya di Brasilia. Pemindahan disebut berhasil, karena pemerintahan berhasil pindah ke sana.
"Dan, kalau bikin kota untuk pusat pemerintahan, Malaysia juga bikin pusat pemerintah di Putra Jaya. Nah, jaraknya, saya kira 60 kilometer saja. Kalau Australia, juga Federal-nya di Canbera, kota kecil tapi di selatan ya, tapi pemerintahan juga," kata dia.
"Saya kira, banyak contoh pemindahan itu dengan berbagai alasan, kalau diputuskan seperti itu kita (BPIW) siap-siap saja," tambahnya. (asp)
