TUTUP
TUTUP
BISNIS

Menkeu Seleksi Proyek dari Tujuh Kepala Daerah

Pemerintah pusat akan menyeleksi proyek mana yang akan dibantu.
Menkeu Seleksi Proyek dari Tujuh Kepala Daerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id)

VIVA.co.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan tujuh kepala daerah di kantornya hari ini. Pertemuan tersebut dalam rangka sinkronisasi dan sinergi kebijakan penyediaan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah, yang saat ini didorong menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). 

Pertemuan ini dihadiri oleh pejabat setingkat wali kota atau bupati yang dihadiri langsung atau diwakili pejabat setempat. Mulai dari wali kota Bandung, wali kota Makassar, wali kota Pekanbaru, wali kota Semarang, wali kota Surabaya, wali kota Tangerang, dan bupati Sidoarjo. 

Menteri Sri Mulyani mengatakan, kementerian akan mendukung pelaksanaan skema KPBU oleh pemerintah daerah melalui penyediaan fasilitas penyiapan proyek yang meliputi penyusunan kajian pra studi kelayakan, dan pendampingan transaksi atau lelang.

"Kemenkeu akan membantu. Nah, kami saat ini sudah memiliki daftar proyek yang merupakan nominasi proyek-proyek yang disampaikan dari tujuh kepala daerah ini," kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jumat sore 12 Mei 2017.

Bendahara negara itu juga akan memberikan dukungan kelayakan berupa pembiayaan secara tunai atas sebagian konstruksi dan penjaminan risiko politik atas kewajiban keuangan penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK). Dukungan kelayakan itu diharapkan dapat membuat proyek KPBU layak secara keuangan, sehingga menarik minat calon investor dan perbankan (bankable). 

Selama ini, kata Ani, Kemenkeu telah berhasil menyediakan infrastruktur melalui skema KPBU, di antaranya PLTU Batang 2x1000 MW, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur, Jaringan Serat Optik Broadband Palapa Ring, dan delapan jalan tol. 

Ia menjelaskan, dukungan untuk semua proyek infrastruktur tersebut terdiri atas fasilitas penyiapan dan transaksi sebesar Rp194 miliar, dukungan kelayakan Rp818 miliar dan penjaminan untuk 13 proyek infrastruktur dengan nilai investasi Rp119,12 triliun.

Dalam pertemuan itu, kepala daerah juga menyampaikan rencana proyek prioritas ke depan dan pertimbangan pemilihan proyek prioritas serta kendala-kendala yang dihadapi. 

"Kami akan ambil dari tujuh ini bukan hanya coaching, tapi juga pendampingan, sehingga ada akselerasi pelaksanaan proyek-proyek pembiayaan, baik dari pemerintah atau swasta," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Tak hanya itu, kata Ani, untuk membantu pemda mengatasi tantangan tersebut, pemerintah pusat saat ini telah membentuk kantor bersama KPBU yang berperan sebagai pusat informasi KPBU, koordinasi kebijakan dan pengembangan kapasitas (capacity building)

Kantor bersama KPBU ini terdiri atas Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, LKPP, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP